SULAWESI BARAT — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, mendorong pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital nasional secara komprehensif. Dalam pernyataan resminya, ia menekankan tiga pilar utama yang harus menjadi prioritas: pembangunan infrastruktur digital yang merata, penguatan sistem keamanan siber, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi. Menurut Ibas, ketiga aspek tersebut merupakan fondasi yang saling terkait dan tidak bisa berjalan parsial.
Ibas menilai pembangunan infrastruktur digital, terutama jaringan internet berkecepatan tinggi di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), masih belum optimal. Tanpa konektivitas yang setara, kesenjangan digital antara Jawa dan luar Jawa akan terus melebar. "Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun dia berada, punya akses yang sama terhadap teknologi digital," ujar Ibas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.
Pada sisi keamanan siber, politisi Partai Demokrat itu menyoroti meningkatnya ancaman peretasan dan kebocoran data yang belakangan kerap terjadi. Ia mendesak pemerintah untuk memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mendorong lahirnya regulasi yang lebih ketat dalam perlindungan data pribadi. "Keamanan digital bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mutlak untuk menjaga kedaulatan negara dan kepercayaan publik," tegasnya.
Pilar ketiga yang tak kalah penting adalah pengembangan talenta digital. Ibas mengkritik kurikulum pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan industri teknologi. Ia mendorong sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan coding, kecerdasan buatan (AI), dan data science secara masif. "Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mencetak talenta-talenta kelas dunia," kata Ibas.
Waka MPR itu juga mengingatkan bahwa transformasi digital harus inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan. Program literasi digital, menurutnya, perlu diperluas hingga ke tingkat desa agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Ia mencontohkan potensi besar sektor pertanian dan UMKM yang bisa terdigitalisasi jika didukung infrastruktur yang memadai.
Ibas menegaskan bahwa visi Smart Indonesia pada 2045 hanya bisa tercapai jika pemerintah berani mengambil terobosan kebijakan yang tidak biasa. Ia meminta agar anggaran transformasi digital tidak lagi tersebar di banyak kementerian tanpa koordinasi yang jelas. "Efisiensi dan efektivitas harus menjadi kata kunci. Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak optimal karena ego sektoral," ujarnya.
Pernyataan Ibas ini muncul di tengah percepatan digitalisasi layanan publik yang digalakkan pemerintah melalui berbagai program seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Namun, sejumlah pengamat menilai masih ada pekerjaan rumah besar terkait kesenjangan infrastruktur dan regulasi keamanan data yang belum tuntas.