MAMUJU — Rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS 2027 berlangsung alot di ruang rapat DPRD Sulawesi Barat, Rabu (12/8/2026). Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi dan Abdul Halim, forum ini diikuti Sekretaris Daerah Junda Maulana serta jajaran TAPD, termasuk Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra dan Kepala Bapperida Amujib.
Penyelarasan substansi dokumen anggaran ini menjadi krusial. Pasalnya, KUA dan PPAS merupakan dasar penyusunan Rancangan APBD 2027 yang nantinya akan dieksekusi pemerintah provinsi.
Pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan mendukung target prioritas daerah. Hal ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa proses finalisasi ini tidak boleh sekadar formalitas. Ia meminta jajarannya untuk mencermati setiap postur anggaran agar efektif, efisien, dan transparan.
“Finalisasi KUA dan PPAS ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan sinergi antara TAPD dan DPRD agar setiap kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, TAPD dan Banggar mendalami sejumlah poin teknis, mulai dari ketepatan penganggaran hingga kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. BPKAD menekankan pentingnya mengukur kemampuan fiskal daerah agar tidak terjadi over-budgeting di tengah tahun berjalan.
Mohammad Ali Chandra menambahkan, pihaknya bersama jajaran TAPD akan terus mendukung proses pembahasan hingga tahapan selanjutnya. Ia memastikan setiap keputusan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan publik dan dampak nyata bagi peningkatan layanan dasar.
“Kami akan terus mendukung proses pembahasan hingga tahapan selanjutnya, dengan tetap mengedepankan ketepatan penganggaran, kemampuan fiskal daerah serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Kehadiran Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Suhendra, dalam forum ini menjadi sinyal bahwa aspek legalitas setiap program turut menjadi perhatian serius. Dengan rampungnya pembahasan KUA dan PPAS ini, Pemprov Sulbar diharapkan memiliki pijakan anggaran yang kokoh untuk membangun daerah secara berkelanjutan.