SULAWESI BARAT — Pertamina Patra Niaga tengah menyiapkan sistem biometrik untuk penyaluran BBM dan elpiji bersubsidi. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan agar subsidi energi tidak bocor ke kelompok yang tidak berhak.
"Kami sudah menyiapkan sistem bentuk subsidi tepat dan ini untuk BBM dan elpiji," kata Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dalam temu media di Yogyakarta, Jumat.
Untuk elpiji bersubsidi, Pertamina sudah menerapkan Merchant Apps Pertamina (MAP). Lewat aplikasi itu, konsumen wajib memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) setiap kali membeli elpiji 3 kg.
Tahap berikutnya, Pertamina menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengembangkan transaksi berbasis biometrik. Eko menyatakan penerapan biometrik untuk pembelian elpiji 3 kg masih dalam tahap pengujian.
"Sekarang kami sedang kembangkan ke arah biometrik dengan Dukcapil. Kami lagi bekerja sama untuk bisa nanti transaksi elpiji dengan menggunakan biometrik," ujarnya.
Untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina saat ini masih mengandalkan kode batang melalui aplikasi MyPertamina. Sistem ini menjadi dasar pencocokan data kendaraan dengan pemiliknya.
Pertamina juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan. Penguatan data itu berkaitan dengan rencana pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
"Kami belum tahu kebijakannya nanti apakah menggunakan kebijakan pengaturan desil maupun tipe kendaraan. Kami sedang menunggu arahan dari pemerintah," kata Eko.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi masyarakat desil 9-10 masih menunggu validasi data. Pemerintah masih memeriksa ketepatan data desil sebelum kebijakan itu diberlakukan.
Bahlil berharap pembaruan dan ketepatan data pembagian desil dapat mendukung tujuan pemerintah memastikan penyaluran Pertalite bersubsidi sesuai sasaran. Artinya, belum ada keputusan final soal siapa yang akan dikecualikan dari Pertalite.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dalam APBN 2026. Angka itu setara 65,87 persen dari total anggaran subsidi Rp318,9 triliun.
Jika digabung dengan kompensasi, total anggaran pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun. Besarnya anggaran ini yang membuat pemerintah mendorong penyaluran subsidi lebih presisi.
Bagi pembeli elpiji 3 kg, kewajiban memasukkan NIK sudah berlaku sekarang. Pastikan NIK yang didaftarkan di MAP valid dan sesuai data Dukcapil agar transaksi tidak terhambat.
Untuk pengguna Pertalite dan Biosolar, belum ada perubahan aturan pembelian. Kode batang MyPertamina masih menjadi syarat utama. Informasi lengkap soal pendaftaran dan verifikasi data kendaraan dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina dan kanal resmi Pertamina.
Pertamina belum mengumumkan jadwal resmi penerapan biometrik elpiji 3 kg secara nasional. Masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dan tidak mempercayai pihak yang menjanjikan pendaftaran subsidi dengan biaya tertentu.