MAMUJU — Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian dua kawasan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Proyek di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar itu berada di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai penyedia jasa konstruksi.
Mamuju menjadi lokasi dengan kapasitas terbesar, yakni 1.260 siswa. Sekolah Rakyat di Polewali Mandar dirancang untuk 420 siswa.
Kawasan Sekolah Rakyat Mamuju berdiri di atas lahan 8,03 hektare dengan luas bangunan 40,958 m3. Adapun lokasi di Polewali Mandar memiliki luas lahan 6,5 hektare dan luas bangunan 8,749 m3.
Perbedaan kapasitas itu membuat fasilitas di masing-masing kawasan tidak identik. Mamuju mendapat porsi bangunan lebih besar karena harus menampung siswa tiga jenjang sekaligus.
Pembangunan di Mamuju tidak hanya menyiapkan ruang belajar. Kawasan itu dilengkapi gedung SD, SMP, dan SMA, plus delapan asrama siswa yang terdiri dari empat asrama putra dan empat asrama putri.
Fasilitas pendukung lain meliputi rumah susun guru, guest house, masjid, gedung ibadah, gedung serbaguna, serta kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tersedia pula dapur atau kitchen lab, rumah genset atau power house, GWT, tempat pembuangan sementara, gudang perawatan, pos keamanan, lapangan upacara, dan dua lapangan basket.
Konsep serupa diterapkan di Polewali Mandar. Lokasi ini dibangun gedung SD, tiga asrama siswa, rumah susun guru, guest house, masjid, kantin, dapur atau kitchen lab, dan dua lapangan basket.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga prasejahtera. Kebijakan itu mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.
"Sekolah rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045," kata Menteri Dody.
Pembangunan dua kawasan sekolah itu sejalan dengan Visi PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan. Kementerian PU menyebut penyediaan infrastruktur pendidikan sebagai cara membuka akses layanan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait menjadi bagian dari strategi itu. Kementerian PU menyatakan terus menghadirkan infrastruktur pendidikan yang aman, fungsional, dan berkelanjutan.