MAMUJU — BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menurunkan Operator Data Sektoral, Fani, dalam kegiatan reviu yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Sulbar. Setiap OPD yang diundang diminta membawa dokumen Daftar Data Statistik Sektoral, mencakup data yang sudah tersedia, belum tersedia, serta data yang butuh perbaikan atau pemutakhiran.
Reviu dilakukan untuk memastikan data yang dikelola tiap perangkat daerah selaras dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. Prosesnya mencakup pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.
Fani menyebut keikutsertaan BPKAD merupakan upaya memastikan pengelolaan data sektoral di lingkungan perangkat daerah berjalan tertib dan akurat. Lewat reviu, setiap OPD bisa mengidentifikasi kelengkapan data yang dimiliki dan mengevaluasi kesesuaian informasi yang disajikan.
"Langkah tersebut penting agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah," kata Fani.
Perangkat daerah juga diminta menandai data yang perlu dilengkapi atau diperbarui. Hasil identifikasi itu menjadi dasar perbaikan kualitas statistik sektoral di tingkat provinsi.
Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pengelolaan data sektoral yang berkualitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia berharap reviu ini meningkatkan kualitas pengelolaan data BPKAD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
Menurut Ali Chandra, data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang tepat sasaran. Koordinasi dan sinkronisasi data antar-OPD dinilai kunci dalam mendukung Satu Data Indonesia.
Langkah BPKAD sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar berkualitas. Penguatan tata kelola data menjadi salah satu aspek pendukung pemerintahan yang transparan dan terukur.
Melalui partisipasi dalam reviu ini, BPKAD Sulbar menyatakan komitmen mendukung peningkatan kualitas Statistik Sektoral dan penguatan tata kelola data di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat. Orientasinya, pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.