SULAWESI BARAT — Kekayaan senilai Rp 15 triliun per tahun disebut Presiden Prabowo Subianto berasal dari satu tambang emas ilegal, Rabu malam, 11 November 2026. Nilai tersebut ia bandingkan dengan kebutuhan renovasi 15.000 sekolah, untuk menggambarkan besarnya kekayaan negara yang tidak tercatat.
Pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah melalui APBN hingga Desember 2026, dari total 368.000 sekolah di Indonesia. Dengan biaya renovasi rata-rata Rp 1 miliar per sekolah, Prabowo menilai kekayaan dari pertambangan tanpa izin memiliki nilai besar bagi pembiayaan pendidikan.
Perbandingan anggaran sekolah menjadi bagian dari penjelasan Presiden mengenai kerugian akibat kegiatan tambang ilegal. Menurut Prabowo, pelakunya tidak membayar pajak maupun royalti, serta tidak melaporkan kegiatan usahanya.
“Berapa kekayaan kita hilang? Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” kata Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari Antara.
Tambang yang diungkap Prabowo disebut mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Dalam setahun, produksinya mencapai enam ton, dengan taksiran nilai Rp 15 triliun.
“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Presiden Prabowo Subianto, dilansir dari Antara, Rabu malam, 11 November 2026.
Prabowo menyamakan praktik tersebut dengan perampokan kekayaan negara. Namun, bahan pemberitaan tidak memuat lokasi tambang, identitas pengelola, maupun rincian tindakan penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut.
Angka Rp 15 triliun juga disampaikan sebagai taksiran nilai emas yang dihasilkan. Bahan tidak merinci berapa bagian yang merupakan potensi penerimaan pajak dan royalti negara.
Di tengah pembahasan renovasi sekolah, Prabowo turut menceritakan surat yang diterimanya dari seorang siswa SD pada pagi hari. Siswa tersebut menyampaikan terima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki.
Pemberitaan tambang emas menjadi salah satu dari tiga artikel terpopuler Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (13/11/2026). Dua artikel lainnya membahas respons pemerintah terhadap dinamika politik serta kabar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta investor tidak panik menghadapi perkembangan politik, termasuk isu pengunduran diri Gibran. Ia menilai gejolak akibat dinamika politik biasanya berlangsung dalam jangka pendek.
“Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilien dan berjalan dengan baik,” ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026). Menurut Dradjad, penyelesaian persoalan politik merupakan ranah parlemen, sementara pemerintah menjaga pasar keuangan tetap berjalan dengan baik.
Artikel ketiga dalam rangkuman Liputan6.com memberitakan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Dalam pemberitaan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut diikuti pembahasan mengenai hak keuangan mantan presiden dan wakil presiden. Rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Meski judul artikel ketiga menyinggung besaran pensiun seumur hidup, bahan yang tersedia tidak mencantumkan nominalnya. Karena itu, jumlah pensiun yang dimaksud belum dapat dijelaskan berdasarkan rangkuman tersebut.