SULAWESI BARAT — Komisi III DPRD Kalimantan Timur menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat dengan PLN menyusul pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah. Anggota Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menilai gangguan pada sejumlah pembangkit membuat pasokan listrik belum optimal. RDP akan meminta penjelasan konkret soal kapasitas daya yang terganggu hingga target normalisasi.
Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Timur memicu reaksi dari legislatif. Komisi III DPRD Kaltim memastikan akan memanggil PLN dalam Rapat Dengar Pendapat untuk membedah akar persoalan, bukan sekadar menerima alasan gangguan teknis.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan bahwa informasi dari PLN menyebut adanya gangguan pada sejumlah pembangkit. Akibatnya, kemampuan pasokan listrik belum optimal dan berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Kaltim.
Reza menegaskan persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi distribusi. Menurutnya, gangguan pembangkit adalah persoalan hulu yang perlu ditelusuri lebih dalam.
"Menurut kami, persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi distribusi. Informasi dari PLN menyebutkan adanya gangguan pada sejumlah pembangkit yang kemudian membuat kemampuan pasokan listrik belum optimal. Kondisi ini berdampak pada sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Kaltim," ujar Reza, dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (20/9/2026).
Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan, mulai dari keandalan pembangkit, kecukupan cadangan daya, sistem interkoneksi, hingga aspek pemeliharaan dan antisipasi terhadap gangguan.
Reza menyoroti ironi yang dialami Kaltim. Daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional, tetapi justru menghadapi persoalan keandalan listrik.
"Jangan sampai Kaltim sebagai salah satu lumbung energi nasional justru mengalami persoalan keandalan listrik. Apalagi listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan sangat menentukan aktivitas ekonomi serta investasi," tegasnya.
Menurutnya, listrik bukan sekadar urusan kenyamanan rumah tangga. Pasokan yang tidak stabil bisa mengganggu aktivitas ekonomi dan menurunkan minat investasi di daerah.
Komisi III DPRD Kaltim menjadwalkan RDP dengan PLN untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi sistem kelistrikan dan penyebab pemadaman bergilir.
Dalam forum itu, DPRD akan meminta penjelasan transparan soal kapasitas daya yang terganggu, kondisi cadangan daya, langkah pemulihan, hingga target normalisasi.
"Kami juga akan mendorong agar ada langkah jangka panjang sehingga persoalan seperti ini tidak terus berulang. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya penjelasan bahwa sedang ada gangguan," ungkapnya.
Reza juga meminta PLN memastikan keandalan pasokan listrik di Kaltim, terutama di tengah kondisi masyarakat yang saat ini juga menghadapi kabut asap dan berbagai persoalan lainnya.
Bagi warga Kaltim, hasil RDP ini akan menjadi ukuran apakah pemadaman bergilir berhenti pada penjelasan teknis atau berujung pada perbaikan nyata sistem kelistrikan di daerah penghasil energi terbesar Indonesia itu.