Bupati Mamuju Tengah Minta Polres Usut Sengketa Lahan PT WKSM, Sebut Konflik Dipicu Jual Beli di Bawah Tangan

Penulis: Puguh Triyono  •  Selasa, 17 November 2026 | 14:16:01 WIB
Bupati Mamuju Tengah meminta Polres setempat mengusut sengketa lahan di kawasan perkebunan PT WKSM.

MAMUJU TENGAH — Arsal Aras menyampaikan permintaan itu usai berkoordinasi langsung dengan Kapolres Mamuju Tengah membahas sejumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan perkebunan PT WKSM. Pemerintah daerah, kata Arsal, tidak akan menutupi data siapa pun yang berhak atas lahan di wilayah tersebut.

Ia menegaskan penindakan hukum harus berjalan tanpa intervensi, termasuk dari pemerintah daerah sendiri. "Kapolres mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana, karena selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya," ujar Arsal, Selasa (17/11/2026), saat diwawancarai sejumlah wartawan.

SK Bupati 2023 Jadi Acuan Pemilik Lahan Sah

Menurut Arsal, data valid mengenai kelompok yang berhak atas sebidang tanah di WKSM sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati pada 2023. Pemerintah daerah akan memakai dokumen itu sebagai rujukan ketika ada klaim sepihak dari warga.

Ia meminta masyarakat mengabaikan siapa pun yang mengaku sebagai pemilik lahan tanpa bukti legalitas yang kuat. "Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan saya, lahan pemberian orang tua saya, tapi tidak mempunyai legalitas bukti yang kuat, tolong abaikan," tambahnya.

Polemik di Media Sosial Didominasi Pihak Tanpa Legalitas

Arsal menyebut polemik yang kerap muncul di media sosial antara kelompok A dan kelompok B di area WKSM telah dianalisis pemerintah daerah. Hasilnya, kata dia, pertikaian itu didominasi pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah.

"Setelah dianalisis ternyata mereka hanyalah orang-orang yang datang mengambil punya masyarakat dengan cara paksa, di wilayah WKSM ini kebanyakan terjadi siapa yang kuat siapa yang punya preman dia yang bisa memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan," imbuhnya.

Peringatan agar Tak Mengatasnamakan Bupati dan Keluarga

Arsal juga memberi peringatan keras agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarganya untuk melakukan klaim sepihak atas lahan di WKSM. Ia menyebut praktik itu muncul karena adanya jual beli tanah di bawah tangan.

"Kadang mengatasnamakan Pak Aras, orang tua, kadang mengatasnamakan keluarga kami. Mohon teman-teman media, kami minta Pak Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan membuka data valid. Yang terjadi di sana muncul pertikaian karena adanya jual beli di bawah tangan," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyatakan akan menindak setiap kejadian secara independen dan proporsional, sekaligus menyiapkan bukti kepemilikan lahan bagi warga yang berhak. Koordinasi dengan kepolisian akan dilanjutkan agar penanganan sengketa di kawasan WKSM tidak lagi menimbulkan gangguan keamanan.

Reporter: Puguh Triyono
Sumber: sulbarpedia.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top