PALEMBANG — Pemkab Mamuju Tengah memamerkan praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital dalam forum akademik lintas provinsi. Askary menyampaikan materi bertajuk "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Kolaboratif, dan Berintegritas di Era Disrupsi" di hadapan peserta seminar.
Peserta seminar mencakup dosen anggota ADIPSI dari wilayah Sumatera Bagian Selatan, meliputi Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi. Sivitas akademika serta mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIGM Palembang turut hadir dalam pertemuan itu.
Askary memetakan lima tekanan utama yang dihadapi pemerintahan saat ini. Perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat, dan kompleksitas persoalan publik menjadi tiga di antaranya.
Dua tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya serta tuntutan akuntabilitas. Lima hal itu menjadi dasar bagi Askary untuk menempatkan sound governance sebagai pendekatan yang menyatukan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, keadilan, integritas, dan kolaborasi.
Pendekatan tersebut, menurutnya, harus masuk ke seluruh siklus pemerintahan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan.
Askary menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara. Penerapan sistem merit, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan internal, dan perubahan budaya kerja juga masuk dalam catatannya.
Keberhasilan reformasi birokrasi, kata dia, tidak cukup diukur dari tertibnya administrasi. Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif.
"Pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi, tetapi pemerintahan yang mampu menghadirkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Sebagai bentuk implementasi, Pemkab Mamuju Tengah mengembangkan sejumlah layanan digital. GEO PASTI PBB P2 dipakai untuk pengelolaan informasi geospasial pajak, sementara Silincah menangani penerimaan data pajak daerah.
Ada pula SIGAP RTLH untuk pendataan rumah tidak layak huni, SIJAGA untuk pengelolaan informasi infrastruktur, dan SINKAMA untuk sistem informasi kebencanaan. Lima aplikasi itu menjadi contoh konkret penerapan tata kelola digital di daerah.
Atas inovasi tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah meraih predikat sangat inovatif dengan skor indeks inovasi daerah 90,40.
Askary membeberkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,98 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 7,72 persen menjadi 7,22 persen.
Indeks Pembangunan Manusia naik dari 68,53 menjadi 69,17. Pendapatan Asli Daerah mencatat kenaikan 31,06 persen.
Kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci capaian itu. Program Beasiswa KUAAT dan Gerakan TAKI SOLA menyasar penanganan anak tidak sekolah.
Pemkab juga membentuk Koperasi Desa Merah Putih di 54 desa, menggelar Cek Kesehatan Gratis, dan memfasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
Askary tidak menutup mata pada persoalan yang belum tuntas. Keterbatasan fiskal, pemerataan infrastruktur, dan pemenuhan akses air bersih masih menjadi tantangan.
Ketiganya menuntut penguatan inovasi, optimalisasi sumber daya, dan kerja sama lintas sektor. Seminar nasional itu sendiri menjadi ruang dialog antara akademisi dan praktisi pemerintahan soal transformasi birokrasi dan penguatan tata kelola daerah.