MAMUJU — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK Tahun 2026 di Ruang Rapat Biro Organisasi. Muh. Saleh hadir mewakili Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar dalam forum yang diikuti perwakilan agen perubahan dari sejumlah perangkat daerah.
Agenda tersebut meninjau perkembangan penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan birokrasi. Tujuannya memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Budaya kerja BerAKHLAK mencakup tujuh nilai utama: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Ketujuh nilai itu menjadi landasan pembentukan aparatur yang profesional, berintegritas, responsif, dan bertanggung jawab.
Dalam kerangka itu, keikutsertaan Muh. Saleh sebagai agen perubahan DKPPKB Sulbar menunjukkan komitmen perangkat daerah mendorong penerapan nilai BerAKHLAK secara konsisten di lingkungan kerja.
Penerapan budaya kerja diharapkan tidak berhenti sebagai slogan. Nilai-nilai itu perlu diwujudkan lewat perilaku nyata, mulai dari peningkatan kedisiplinan, penguatan kerja sama, pelaksanaan program, hingga pelayanan optimal kepada warga.
Sebagai agen perubahan, Muh. Saleh diharapkan menjadi penggerak sekaligus teladan bagi aparatur lainnya. Perannya dinilai penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan budaya kerja BerAKHLAK sejalan dengan komitmen Pemprov Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Arahnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera. Fokusnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan publik di seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, implementasi BerAKHLAK di seluruh perangkat daerah diharapkan semakin konsisten. Dampak yang dibidik: kinerja birokrasi membaik dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Barat meningkat.