MAMUJU — PT Perusahaan Mineral Nasional (PERMINAS) berkomitmen memperkuat komunikasi dengan warga sebelum melakukan kegiatan eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Perusahaan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat memastikan setiap tahapan kegiatan akan melibatkan partisipasi masyarakat secara transparan.
Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, menyebutkan bahwa aspirasi warga menjadi bagian penting dalam proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pemerintah berjanji mengawal proses tersebut agar berlangsung kondusif dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemerintah akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting yang harus didengar sehingga setiap tahapan dapat berlangsung secara terbuka dan kondusif,” ujarnya.
Pihak pengelola tambang menegaskan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan masyarakat di dua desa lokasi eksplorasi. Kepala Proyek Officer PT PERMINAS, Eka Jaya Sukmana, menyatakan perusahaan tidak akan menutup-nutupi informasi terkait rencana kegiatan tersebut.
“Kami siap berdialog dengan masyarakat dan menjelaskan seluruh rencana kegiatan secara terbuka. Harapan kami, komunikasi yang baik dapat membangun pemahaman bersama sehingga pelaksanaan kegiatan nantinya tetap berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Sejumlah warga yang selama ini menunggu kejelasan informasi mulai angkat bicara. Arman, warga Desa Takandeang, berharap forum komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tidak berhenti pada satu kali pertemuan saja.
“Masyarakat tentu ingin memperoleh informasi yang jelas. Kalau semuanya disampaikan secara terbuka dan aspirasi warga didengarkan, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Sudirman, warga Desa Botteng, mengingatkan agar semua pihak menahan diri dan tidak mudah terpancing isu yang belum pasti kebenarannya. Ia menilai stabilitas keamanan desa menjadi prioritas utama di tengah proses komunikasi yang sedang berjalan.
“Kami berharap semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar sehingga suasana tetap kondusif,” tuturnya.
Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, dan perusahaan, diharapkan perbedaan pandangan di lapangan dapat diselesaikan secara musyawarah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Botteng dan Desa Takandeang selama proses eksplorasi berlangsung.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menegaskan bahwa aspek lingkungan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar dalam setiap tahapan eksplorasi. Seluruh proses akan diawasi ketat untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang merugikan warga sekitar.