SULAWESI BARAT — Wacana penyederhanaan struktur atau streamlining di tubuh BUMN sektor transportasi tengah menjadi perhatian. Pasalnya, perusahaan-perusahaan pelat merah ini mengelola denyut konektivitas nasional—mulai dari pelabuhan, bandara, hingga jalan tol—yang langsung bersentuhan dengan mobilitas jutaan orang dan distribusi barang.
Jika efisiensi hanya berhenti pada penggabungan anak usaha atau perampingan birokrasi internal, dampaknya tidak akan dirasakan masyarakat. Yang lebih penting, biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar ekonomi Indonesia harus ikut turun.
Tulus Abadi menilai langkah streamlining pada BUMN transportasi merupakan keniscayaan. Alasannya, fungsi utama BUMN adalah memberikan pelayanan publik (public services), bukan sekadar mengejar keuntungan korporasi semata.
"Dengan pola tersebut akan tercipta pelayanan publik yang andal dan tingkat kepuasan publik yang tinggi," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Kinerja bisnis BUMN yang bersangkutan juga harus menunjukkan tren positif. Artinya, ada dua pekerjaan rumah besar yang harus berjalan beriringan: pelayanan prima dan kesehatan finansial.
Lantas, seperti apa bentuk nyata dari streamlining yang berhasil? Tulus membeberkan sejumlah indikator yang bisa dijadikan alat ukur. Pertama, peningkatan kepuasan pengguna layanan. Kedua, percepatan dalam merespons dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Ketiga, yang tidak kalah krusial, penguatan kinerja keuangan. Ketika laba BUMN transportasi membaik, kontribusi kepada negara melalui dividen otomatis meningkat. Ini menjadi bukti bahwa efisiensi korporasi tidak mengorbankan kepentingan publik, tetapi justru memperkuat keduanya secara simultan.
Dengan kata lain, streamlining yang ideal adalah yang mampu menekan biaya operasional tanpa memangkas kualitas layanan. Jika ini tercapai, maka daya saing logistik nasional akan menguat dan pada akhirnya menekan harga barang di pasaran.
Publik kini menunggu apakah transformasi yang digulirkan pemerintah di sektor BUMN transportasi benar-benar menyentuh layanan di lapangan, atau sekadar berganti struktur organisasi tanpa perubahan signifikan yang dirasakan pengguna.