MAMUJU — Rapat konsultasi Komisi III DPRD Sulawesi Barat berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulbar, Senin, 19 Oktober 2026. Selain Banggar dan TAPD, rapat itu melibatkan dua mitra kerja komisi, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pembahasan menyasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, khususnya program dan alokasi anggaran pada sektor perumahan, permukiman, pertanahan, perhubungan, serta pekerjaan umum dan penataan ruang.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulbar Usman Suhuriah, didampingi Wakil Ketua Fredy Boy dan Sekretaris Komisi III Harun Lulullangi. Anggota Komisi I Putu Suardana, Saddam, dan Gusrinaldi Sani Catur Putra turut hadir dalam forum tersebut.
Kehadiran lintas komisi dan instansi menunjukkan pembahasan RAPBD 2027 tidak berhenti di satu sektor. Perkimtanhub dan PUPR menjadi dua dinas yang paling banyak menyedot perhatian karena keduanya bersinggungan langsung dengan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Usman menegaskan pembahasan RAPBD 2027 mesti dilakukan cermat dengan memperhatikan urgensi program dan kebutuhan masyarakat. Menurut dia, setiap usulan program wajib punya sasaran yang jelas.
"Setiap program yang diusulkan harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang mendukung pembangunan daerah," tegas Usman.
Pernyataan itu mengisyaratkan Komisi III tidak ingin anggaran Perkimtanhub dan PUPR sekadar formalitas. Program yang masuk RAPBD 2027 diminta bisa diukur dampaknya, bukan hanya tertulis rapi di dokumen perencanaan.
Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah. Perencanaan anggaran, kata dia, harus disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
"Perencanaan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kami berharap program Perkimtanhub dan PUPR dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Fredy.
Harapan itu menempatkan dua dinas tersebut sebagai ujung tombak peningkatan infrastruktur di Sulawesi Barat. Perkimtanhub mengurus permukiman, pertanahan, dan perhubungan, sementara PUPR menangani pekerjaan umum serta penataan ruang.
Rapat konsultasi ini menjadi bagian dari dorongan Komisi III agar penyusunan RAPBD 2027 berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil. DPRD menempatkan forum bersama Banggar dan TAPD sebagai jalur untuk memastikan arah belanja daerah tidak melenceng dari prioritas.
Langkah tersebut juga disebut sebagai bentuk dukungan DPRD terhadap arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Tujuannya, pembangunan yang merata dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi warga Sulbar, pembahasan ini menentukan seberapa besar anggaran yang bakal mengalir ke jalan, permukiman, dan layanan perhubungan pada 2027. Keputusan akhir tetap menunggu pembahasan bersama Banggar dan TAPD sebelum RAPBD disepakati bersama DPRD.