SULAWESI BARAT — Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim menyatakan AI membuat serangan siber jauh lebih mudah, murah, dan berskala besar. Kemampuan teknis terbatas kini cukup untuk melancarkan phishing hingga deepfake, sehingga rumah sakit sampai kantor pemerintah daerah masuk daftar sasaran.
Howon menyampaikan hal itu dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10). Menurutnya, AI mengubah lanskap ancaman karena pelaku tidak lagi butuh keahlian peretasan khusus untuk menembus organisasi.
Jika sebelumnya serangan efektif menuntut peretas terampil, waktu, dan biaya besar, kini pemula bisa membuat email phishing yang meyakinkan dalam berbagai bahasa tanpa kesalahan ejaan. Teknologi yang sama juga mampu meniru suara atau wajah seseorang dalam hitungan menit, menemukan celah keamanan, bahkan menulis kode serangan.
Dampaknya terasa di level individu. Howon mencontohkan perawat rumah sakit yang menerima email palsu tetapi terlihat meyakinkan, pegawai kantor yang mendapat telepon deepfake dengan suara menyerupai atasannya, hingga kantor pemerintah daerah yang menjadi target serangan.
Menurutnya, penyerang tidak membutuhkan sistem keamanan canggih untuk menembus organisasi. Satu orang yang mengeklik tautan berbahaya sudah cukup membuka jalan masuk.
"Penyerang tidak membutuhkan sistem keamanan yang sangat canggih untuk menembus organisasi. Mereka hanya membutuhkan satu orang yang mengeklik tautan berbahaya. Karena itu, setiap sektor dan setiap pekerja kini berada di garis depan menghadapi ancaman siber," ujarnya.
Kondisi tersebut tidak lantas mengurangi kebutuhan tenaga ahli keamanan siber. Howon menilai organisasi justru membutuhkan lebih banyak profesional untuk memantau ancaman, bertukar informasi, dan merespons serangan yang terus berkembang.
Lembaga keamanan nasional seperti Korea Internet & Security Agency (KISA), tim tanggap darurat, serta tim keamanan perusahaan yang dipimpin Chief Information Security Officer (CISO) berperan memantau ancaman selama 24 jam. Mereka memanfaatkan AI untuk mendeteksi serangan lebih cepat.
"Para ahli menjadi pusat kendali, sementara setiap sektor dan semua orang berada di garis depan. Keduanya harus bekerja bersama," kata Howon.
Howon mengaku pernah mengunjungi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa tahun lalu. Saat itu, BSSN melaporkan sekitar 3 miliar anomali trafik, yang sebagian besar disebut berkaitan dengan malware.
Perkembangan AI membuat pencarian celah keamanan dapat dilakukan otomatis dan dalam skala besar. Teknologi yang sama, menurut Howon, bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan siber, misalnya membantu mendeteksi ancaman lebih cepat.
Di Korea Selatan, sistem industri teknologi informasi, pemerintahan, hingga militer saling terhubung. Kondisi tersebut membuat keamanan siber menjadi persoalan serius karena gangguan pada satu sistem berpotensi merembet ke sistem lainnya.
Bagi pelaku bisnis digital dan pengguna smartphone di Indonesia, paparan serupa relevan. Layanan finansial, kesehatan, dan administrasi publik yang makin terhubung menambah permukaan serangan, sementara kesadaran pengguna terhadap phishing dan deepfake masih menjadi garis pertahanan pertama.