SULAWESI BARAT — Kementerian Pertanian menempati peringkat pertama dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik, mengungguli Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata. Capaian itu ditopang pembangunan Smart Agriculture System, basis data terintegrasi berbasis kecerdasan artifisial yang memungkinkan pemantauan pertanaman lewat satelit. Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 diserahkan di Aula BPS, Jakarta.
Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 diberikan dalam ajang yang berlangsung di Aula BPS, Jakarta, Rabu (11/11). Kementerian Ketenagakerjaan menempati posisi kedua, disusul Kementerian Pariwisata di peringkat ketiga. Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menerima penghargaan tersebut mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Penetapan Kementan sebagai yang terbaik didasarkan pada hasil EPSS 2026 dalam kerangka Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Penilaian mencakup komitmen dan kinerja dalam penyelenggaraan statistik sektoral, penguatan tata kelola data sebagai dasar perumusan kebijakan, serta kontribusi terhadap Sistem Statistik Nasional.
Smart Agriculture System Jadi Fondasi Data Pertanian
Smart Agriculture System yang digagas Mentan Amran menjadi pilar utama pembenahan data di Kementan. Sistem itu menggabungkan data tabular dan data spasial dalam satu basis besar terintegrasi berbasis teknologi informasi dan kecerdasan artifisial.
Dengan cakupan itu, perkembangan pertanaman di berbagai daerah dapat dipantau melalui satelit secara otomatis. Pemantauan tidak lagi bergantung pada pelaporan manual yang rawan jeda dan ketidakseragaman.
"Sistem ini lengkap, mencakup data tabular dan spasial, sehingga kita mampu memonitor pertanaman melalui satelit secara otomatis. Ini yang membuat data pertanian kita semakin kuat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Suwandi dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Bukan Akhir Proses, tapi Titik Uji Kualitas Data
Suwandi menyebut penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa pembenahan tata kelola data di lingkungan Kementan menunjukkan hasil. Namun ia menegaskan capaian itu sekaligus menuntut akurasi data yang lebih ketat, karena data menjadi dasar penyusunan kebijakan hingga evaluasi program.
"Data harus akurat, berkualitas, dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena data ini menjadi dasar kita dalam mengambil kebijakan, menyusun program, sampai melihat hasil yang sudah dicapai," ujarnya.
Penguatan statistik sektoral dilakukan lewat kerja bersama seluruh unit di Kementan. Koordinasi dengan BPS sebagai pembina data statistik terus diperkuat agar data pertanian terpadu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Indikator Sektor Pertanian yang Jadi Rujukan Kebijakan
Kebutuhan data berkualitas semakin penting di tengah perubahan besar di sektor pertanian. Sejumlah indikator yang dirilis BPS menjadi rujukan kebijakan Kementan, dan angkanya cukup konkret:
- Produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah
- Swasembada tercapai pada delapan komoditas strategis: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit
- Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2026 sebesar 132,60, meningkat 1,13 persen dibanding bulan sebelumnya
- Cadangan beras pemerintah pada Oktober 2026 tercatat sekitar 5 juta ton, level yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya
Di bawah kepemimpinan Mentan Amran, pembenahan dilakukan menyeluruh, tidak hanya pada tata kelola pemerintahan tetapi juga produksi, sarana dan prasarana, modernisasi pertanian, hingga hilirisasi. Program modernisasi PM-AAS dan penguatan hilirisasi diarahkan untuk menaikkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
"Banyak program yang telah didesain Bapak Menteri Pertanian, mulai dari modernisasi pertanian melalui program PM-AAS hingga hilirisasi. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan petaninya semakin sejahtera," kata Suwandi.
Arti Capaian bagi Pelaku Sektor dan Pengambil Kebijakan
Bagi pelaku usaha di sektor pangan, penguatan data spasial membuka peluang pemantauan pasokan lebih awal, terutama untuk komoditas yang harganya sensitif terhadap gangguan produksi. Data satelit yang rapi mempersempit ruang spekulasi berbasis informasi produksi yang simpang siur.
Bagi Kementan sendiri, predikat terbaik pertama menaikkan ekspektasi publik terhadap kualitas angka yang dirilis. Kesalahan data setelah penghargaan justru akan lebih terlihat, terutama karena BPS kini memakai kerangka IPS dalam menilai kinerja statistik sektoral kementerian dan lembaga.
