SULAWESI BARAT — Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi kepada tujuh emiten pasar modal atas berbagai pelanggaran pelaporan keuangan dan prosedur transaksi afiliasi. PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) menanggung denda terbesar Rp 2,7 miliar, disusul PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) Rp 925 juta.
Pengumuman OJK menyebut ASLI melanggar ketentuan penyajian aset dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2024, Laporan Keuangan Tahunan 2024, dan LKTT 2025. Regulator menemukan aset bernilai material yang keandalan nilai serta informasinya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung.
Denda ASLI terbagi dua: Rp 1,35 miliar untuk pelanggaran penyajian aset secara umum, dan Rp 1,35 miliar lagi khusus terkait aset tetap. Sanksi perorangan juga dijatuhkan kepada tiga direksi perseroan.
Sulistiono, Yudra Saputra, dan Hariyanto dinilai terbukti melanggar ketentuan pengakuan aset material yang nilainya tidak dapat dipastikan. Ketiganya dikenai denda Rp 645 juta secara tanggung renteng.
Akuntan Publik Arief Prima, auditor LKT 2024 ASLI, juga dijatuhi sanksi Rp 107,5 juta. OJK menilai audit tersebut tidak patuh pada sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit, mulai dari SA 200 soal tujuan auditor independen, SA 230 tentang dokumentasi, SA 300 perencanaan audit, hingga SA 701 soal pengomunikasian hal audit utama.
Pelanggaran Arief juga mencakup kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta aturan OJK soal penggunaan jasa akuntan publik di sektor jasa keuangan.
Dua emiten BUMN konstruksi, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), dikenai denda Rp 450 juta masing-masing. Keduanya tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas perjanjian shareholder loan antara ADHI dan ADCP.
Penilai Toto Suharto didenda Rp 65 juta karena melanggar ketentuan transaksi afiliasi. Syaiful Hasan, penilai kewajaran dalam transaksi serupa, juga dikenai sanksi Rp 65 juta.
PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) menanggung denda Rp 925 juta. Perusahaan tidak menjalankan prosedur transaksi material yang sekaligus merupakan transaksi afiliasi atas penerimaan pinjaman perseroan.
PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) didenda Rp 200 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi dalam jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global. PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) dikenai denda Rp 75 juta atas kasus serupa.
PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) mendapat sanksi peringatan tertulis karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021 hingga 2024. Sanksi perorangan tetap dijatuhkan kepada jajaran direksi.
Ibin Bachtiar selaku Direktur Utama, Itek Bachtiar selaku Direktur, dan Edwin Lim selaku Direktur pada 2022 didenda Rp 712,5 juta. Ketiganya dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan LMAS.
Bagi investor, rangkaian sanksi ini menegaskan bahwa OJK memperketat pengawasan pada kualitas laporan keuangan emiten, terutama soal pengakuan aset dan kepatuhan prosedur transaksi afiliasi. Emiten dengan struktur transaksi pihak berelasi yang kompleks masuk radar pengawasan.