POLMAN — Sekretaris Jenderal KAKI Anshor Mu'min menyampaikan tantangan itu melalui keterangan pers, Minggu (8/11/2026), dengan menyoroti arah penyidikan yang dinilai baru menyasar pelaksana teknis. Menurutnya, penyidik perlu mendalami pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan anggaran, bukan hanya dokumen dan staf verifikator.
Anshor menegaskan, otoritas tertinggi pengelola keuangan daerah berada di tangan bupati saat anggaran insentif rohaniawan dikelola pada 2023. Karena itu, Andi Ibrahim Masdar yang menjabat bupati definitif kala itu dinilai wajib dimintai keterangan.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar menggeledah ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemkab Polman. Langkah tersebut mendapat apresiasi KAKI karena dinilai menunjukkan penegak hukum tidak ragu menyentuh sarang birokrasi.
"Langkah taktis Kapolda Sulbar menggeledah ruang strategis di Pemkab Polman patut diacungi jempol. Ini membuktikan penegak hukum tidak ragu menyentuh sarang birokrasi," ucap Anshor.
Namun apresiasi itu disertai catatan agar penyidikan berjalan transparan dan tidak tebang pilih. KAKI meminta penyidik segera memanggil serta memeriksa bupati periode 2023, bukan berhenti pada pemeriksaan pelaksana administrasi.
Anshor juga menyoroti keterangan mantan Sekda Polman Andi Bebas Manggazali yang secara terbuka menyebut AIM mengetahui persoalan anggaran dan pencairan insentif rohaniawan. Keterangan itu dinilai perlu didalami untuk memastikan sejauh mana pengetahuan dan peran masing-masing pihak.
"Pernyataan mantan Sekda adalah petunjuk hukum yang sangat terang. Mantan Sekda terang-terangan menyebut AIM tahu masalah ini," ungkapnya.
KAKI menilai ada kontras dalam penyidikan karena Polda Sulbar tidak menyebut nama AIM, tetapi justru menyebut telah memeriksa almarhum Pj Bupati Ilham Borahima. Padahal, objek anggaran 2023 berada di bawah kepala daerah definitif, yakni AIM.
KAKI mendorong pengungkapan kasus ini menjangkau seluruh rantai pertanggungjawaban, mulai dari pelaksana teknis hingga pejabat pemegang kewenangan kebijakan anggaran. Penyidik diminta tidak hanya berfokus pada staf atau verifikator administrasi.
"Penanganan perkara, tidak boleh hanya berfokus pada staf atau verifikator administrasi tanpa mendalami peran pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran," tegas Anshor.
KAKI berharap Polda Sulbar memberi kepastian hukum melalui penyidikan yang transparan dan menyeluruh. Sorotan publik juga diarahkan pada dugaan tidak tersalurkannya hak para rohaniawan di Polman dari anggaran Rp 4,2 miliar tersebut.