MAJENE — Desakan itu disampaikan warga yang menilai fungsi pengawasan sosial bakal lumpuh jika figur luar tetap duduk di struktur P2SP. Menurut warga, kepengurusan seharusnya dirancang murni untuk partisipasi masyarakat sekitar secara transparan, kredibel, dan akuntabel.
Aturan pelaksanaan revitalisasi merujuk pada Inpres Nomor 7 Tahun 2025 dan Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam praktiknya di lapangan, warga menilai penerapan aturan justru melenceng jauh dari semangat gotong royong.
Warga menduga nama-nama pihak luar dimasukkan ke struktur P2SP oleh pihak sekolah atas perintah langsung Kepala Dinas Pendidikan. Tudingan itu disampaikan seorang perwakilan warga dengan nada geram.
"Nama-nama pihak luar atau orang titipan disinyalir dimasukkan ke dalam struktur P2SP oleh pihak sekolah atas perintah langsung dari Kepala Dinas Pendidikan," ungkap perwakilan warga tersebut.
Menurut warga, masuknya figur asing yang bukan representasi warga sekitar akan melemahkan pengawasan. Mekanisme swakelola dikhawatirkan hanya menjadi kedok formalitas, sementara kendali proyek tetap di tangan pihak luar yang sarat kepentingan.
Partisipasi warga Mangge menuntut keterlibatan menyeluruh dalam proyek revitalisasi. Warga tidak ingin hanya ditempatkan sebagai tukang batu atau tukang kayu di garis bawah.
Mereka juga menuntut legitimasi dan kepercayaan penuh dalam tata kelola dana nontunai melalui SIPLah. Sistem pengadaan daring itu menjadi jalur resmi pembelanjaan satuan pendidikan dalam program revitalisasi.
"Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi dan mencoret nama-nama titipan yang dimasukkan ke dalam tim P2SP. Jangan sampai aturan swakelola ini hanya menjadi kedok formalitas, sementara praktiknya tetap dikendalikan oleh pihak luar," tegas perwakilan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene maupun Kepala Sekolah SDN No. 23 Mangge belum memberikan tanggapan resmi atas desakan warga. Media masih berupaya mengonfirmasi Kadispora Majene dan kepala sekolah untuk dimintai keterangan.
Evaluasi struktur P2SP menjadi kunci agar program revitalisasi sekolah di Majene berjalan sesuai aturan partisipasi masyarakat. Warga menunggu apakah Dispora Majene mencoret nama-nama yang dinilai tidak mewakili kepentingan warga sekitar.