MAMUJU — Larangan tersebut disampaikan Totok di hadapan peserta seleksi dan jajaran panitia. Ia menegaskan kelulusan hanya boleh ditentukan oleh kemampuan, prestasi, dan hasil penilaian di setiap tahapan.
Rekayasa nilai maupun pengaturan peringkat untuk menguntungkan peserta tertentu tidak akan ditoleransi. "Saya ingin menekankan, boleh semua ingin lulus. Tapi jangan sampai keinginan itu membuat kita menzalimi hak orang lain," tutur Totok.
Kapolda secara khusus melarang peserta menghubungi panitia, pejabat utama (PJU), kapolres, atau pejabat lain demi meminta bantuan kelulusan. Peserta yang masih mengirim pesan WhatsApp untuk menitipkan diri akan dipanggil.
"Jika masih ada yang kirim WhatsApp menitipkan diri, saya akan panggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. Itu justru menurunkan harkat dan martabat kita sebagai anggota Polri," tegasnya.
Ia menilai jalan pintas semacam itu merendahkan martabat anggota Polri sekaligus merampas hak peserta lain yang berusaha maksimal.
Totok meminta Kepala Biro SDM Polda Sulbar mengaudit kembali seluruh peserta. Langkah itu untuk memastikan keabsahan persyaratan administrasi setiap calon siswa.
Objektivitas juga ditekankan pada Tes Kesamaptaan Jasmani. Peserta dengan hasil lebih baik harus memperoleh nilai sesuai kemampuan aktual, bukan dikalahkan lewat rekayasa peringkat.
Hal serupa berlaku pada Tes Psikologi. Peserta diminta mempersiapkan diri dan tidak mengharapkan bantuan saat tes berlangsung.
Totok mengingatkan peserta yang belum berhasil agar memperbaiki kemampuan dan mencoba lagi pada kesempatan berikutnya. Mengambil hak peserta lain disebutnya bukan jalan keluar.
"Biasakan meletakkan harga diri kita pada kemampuan diri sendiri, bukan pada siapa yang kita kenal," tuturnya.
Menurut Totok, ketegasan itu memastikan seluruh peserta punya kesempatan sama, termasuk anggota tanpa akses atau kedekatan dengan pejabat tertentu.
"Saya ingin memastikan mereka yang bekerja keras, berdoa, dan berusaha maksimal tetap memiliki kesempatan yang sama. Jangan sampai mereka yang tidak punya akses justru kalah karena ada yang mengambil jalan pintas," ungkapnya.
Kapolda mengibaratkan seleksi perwira tidak seperti membuat mi instan yang bisa diperoleh cepat tanpa proses benar. Menjadi perwira, kata dia, menuntut proses, kemampuan, dan integritas.
Bersama Wakapolda, Karo SDM, dan seluruh panitia, Totok menjamin seleksi SIP berlangsung berdasarkan angka dan kemampuan peserta. Ia memastikan prosesnya bebas intervensi pihak mana pun.
Keadilan dalam seleksi, menurut Kapolda, harus menjadi jaminan bagi semua peserta, bukan hanya mereka yang memiliki kedekatan dengan pejabat.