MAMUJU — Penandatanganan pakta integritas menandai dimulainya rangkaian tahapan seleksi SIP tahun ini. Dalam arahannya, Kapolda meminta Karo SDM Polda Sulbar melakukan audit kembali terhadap seluruh peserta guna memastikan keabsahan persyaratan yang diajukan.
Totok menegaskan tidak ada jalan pintas dalam proses seleksi. Setiap tahapan harus berjalan sesuai aturan, dan penilaian tidak boleh disentuh intervensi pihak mana pun.
Pada Tes Kesamaptaan Jasmani, Kapolda meminta nilai peserta dicatat sesuai hasil aktual. Peserta yang berlari lebih cepat dan berprestasi lebih tinggi tidak boleh dikalahkan lewat rekayasa peringkat.
Penilaian diminta objektif dan mengikuti standar yang berlaku. Hal serupa berlaku pada Tes Psikologi, di mana peserta diminta mempersiapkan diri tanpa berharap bantuan saat tes berlangsung.
"Kejujuran adalah bagian dari penilaian," kata Totok dalam arahannya.
Kapolda melarang peserta menghubungi siapa pun untuk meminta diluluskan atau dilancarkan prosesnya. Larangan itu mencakup panitia, PJU, Kapolres, hingga pejabat lain.
Peserta yang masih mengirim pesan WhatsApp untuk menitipkan diri akan dipanggil dan dimintai penjelasan. Menurut Totok, langkah semacam itu justru menurunkan harkat dan martabat anggota Polri.
"Jika masih ada yang kirim WhatsApp menitipkan diri, saya akan panggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. Itu justru menurunkan harkat dan martabat kita sebagai anggota Polri," tegasnya.
Sikap tegas itu diambil untuk menjamin hak peserta yang tidak memiliki akses atau kedekatan dengan siapa pun. Kapolda ingin memastikan mereka yang bekerja keras, berdoa, dan berusaha maksimal tetap punya kesempatan sama.
"Saya ingin memastikan mereka yang bekerja keras, berdoa, dan berusaha maksimal tetap memiliki kesempatan yang sama. Jangan sampai mereka yang tidak punya akses justru kalah karena ada yang mengambil jalan pintas," ungkap Irjen Pol Totok Suharyanto.
Ia juga berpesan agar peserta yang belum berhasil tahun ini tidak menganggapnya sebagai akhir segalanya. Berusaha lebih keras tahun depan dinilai lebih baik daripada mengambil hak orang lain.
"Biasakan meletakkan harga diri kita pada kemampuan diri sendiri, bukan pada siapa yang kita kenal," tuturnya.
Totok menganalogikan seleksi SIP tidak boleh seperti membuat mi instan yang serba cepat tanpa proses benar. Menjadi perwira membutuhkan proses, kemampuan, dan integritas.
Jika prosesnya saja tidak benar, hasilnya kelak akan bermasalah. Bersama Wakapolda, Karo SDM, dan seluruh panitia, Kapolda menjamin penilaian berdasarkan angka dan kemampuan, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas intervensi.
"Saya ingin menekankan, boleh semua ingin lulus. Tapi jangan sampai keinginan itu membuat kita menzalimi hak orang lain," tutur Kapolda.