MAJENE — Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Majene, Syamsul Ma'arif, menyebut pembangunan talud sebagai kebutuhan mendesak. Pihaknya menargetkan penanganan sebelum longsor meluas ke fasilitas umum di sekitar aliran sungai.
Longsor yang terjadi sebelumnya telah menggerus badan jalan penghubung Copala-Baruga yang berada di bagian atas sungai. Pergerakan tanah membuat akses warga kian rawan, terutama saat hujan turun.
Selain jalan, sebuah mushollah berdiri tak jauh dari titik longsor. Bangunan ibadah itu berpotensi terdampak jika tanah terus bergerak.
"Di sebelahnya ada mushollah yang bisa terancam jatuh ketika tidak segera ditangani. Apalagi saat ini sudah masuk musim hujan," ujar Syamsul Ma'arif.
Musim hujan menjadi pemicu utama kekhawatiran. Air hujan yang meresap ke tanah mempercepat pengikisan, sementara aliran sungai di bawahnya terus menggerus dasar lereng.
Pembangunan talud disebut sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk mengantisipasi risiko kerusakan yang lebih besar. Fokusnya bukan hanya jalan, tetapi juga fasilitas umum di sekitarnya.
"Karena itu, pemerintah mengintervensi untuk pembangunan talud, mengingat sejumlah fasilitas umum yang ada di sekitarnya harus diselamatkan. Terutama keselamatan masyarakat yang kerap menggunakan fasilitas umum tersebut," kata Syamsul.
Warga Copala dan Baruga melintasi jalan itu setiap hari untuk aktivitas sehari-hari. Jalur tersebut juga menjadi penghubung utama antarpermukiman di Kecamatan Banggae.
Penanganan lewat talud menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko bencana akibat longsor. Kawasan permukiman dan infrastruktur di sekitar aliran sungai menjadi prioritas.
Syamsul menegaskan, longsor susulan bisa terjadi kapan saja selama tanah belum stabil. Karena itu, pembangunan penahan tanah dinilai lebih mendesak dibanding perbaikan jalan yang sudah terkikis.
"Sebelumnya terjadi longsor di wilayah itu, yang mengikis jalan penghubung Copala-Baruga di atasnya," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Majene belum merinci nilai anggaran dan target waktu penyelesaian talud. Namun, penanganan diarahkan agar kerusakan tidak berkembang lebih luas ke permukiman warga.