SULAWESI BARAT — Pertamina memperluas portofolio energi bersih dari biodiesel B50, sustainable aviation fuel (SAF), hingga panas bumi untuk menjaga ketahanan energi nasional. Langkah ini menyusul mandatori B50 yang berlaku sejak 9 Juli 2026, di tengah kebutuhan energi yang tumbuh cepat akibat ekonomi digital dan pusat data.
Kebutuhan energi Indonesia tidak lagi sekadar mengisi tangki bahan bakar. Ekonomi digital yang melesat menuntut pasokan listrik stabil tanpa henti bagi pusat-pusat data, sementara rumah tangga dan industri tetap membutuhkan BBM dan LPG setiap hari.
Kondisi itu menghadirkan tantangan ganda. Indonesia dituntut menyiapkan sumber energi bersih beremisi rendah, tetapi roda perekonomian hari ini tidak boleh berhenti berputar.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai alam Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang jauh lebih besar dari pemanfaatan saat ini. "Intinya, energi terbarukan kita masih besar dan pemanfaatannya masih di bawah potensinya," ujar Fabby, Senin (19/10).
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 GW. Kapasitas yang terpasang hingga 2026 baru menyentuh 2,78 GW.
Mengubah potensi itu menjadi aliran listrik dan bahan bakar siap pakai bukan perkara mudah. Dibutuhkan investasi besar, infrastruktur di medan menantang, dan dukungan kebijakan yang matang.
Bagi Fabby, ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan barang. "Jadi kita tidak hanya cukup bicara soal ketersediaan, tapi apakah dapat diakses oleh masyarakat," katanya.
Sebagai negara kepulauan dengan belasan ribu pulau, mendistribusikan energi di Indonesia adalah kerja raksasa. Pasokan tidak boleh hanya dinikmati warga di gedung tinggi perkotaan atau kawasan industri.
Listrik dan bahan bakar harus menembus ombak dan jalur darat ekstrem demi menyapa masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar. Karena itu, transisi energi tidak bisa dilakukan gegabah dengan meninggalkan pasokan yang ada.
Fabby menekankan transisi energi adalah maraton, bukan lari cepat. "Proses transisi energi itu berlangsung dalam jangka panjang, tidak bisa serta-merta kita mencapai potensi energi terbarukan 70 persen," imbuhnya.
Pendekatan realistis adalah memastikan setiap tambahan kebutuhan listrik baru dipenuhi pembangkit energi terbarukan. Pembangkit fosil berusia tua dievaluasi dan dipensiunkan secara bertahap.
Pertamina menjawab tantangan itu lewat beragam inovasi di berbagai lini operasi. Di darat, perseroan mengembangkan biodiesel B50 yang memadukan 50 persen biodiesel berbasis sawit domestik dengan 50 persen solar.
Program mandatori B50 diluncurkan pemerintah pada 9 Juli 2026 untuk menekan ketergantungan impor solar. Di balik hadirnya B50 di stasiun pengisian bahan bakar, ada kerja panjang penyediaan bahan baku, termasuk pemanfaatan minyak jelantah.
Di udara, Pertamina mengembangkan sustainable aviation fuel (SAF) untuk sektor penerbangan yang sulit dielektrifikasi. Sektor transportasi berat juga mengandalkan bahan bakar nabati sebagai tumpuan harapan.
Sementara untuk menopang era digital, panas bumi menjadi salah satu andalan. Elektrifikasi kendaraan di jalan raya terus didorong guna mengurangi ketergantungan pada BBM.
Transformasi sebesar ini membutuhkan ekosistem kebijakan konsisten. Mulai dari penataan harga dan subsidi tepat sasaran hingga insentif bagi teknologi hijau seperti panas bumi, biomassa, dan hidrogen hijau. "Jadi kebijakan harga dan insentif itu perlu," tandas Fabby.
Kesiapan jaringan kelistrikan, teknologi penyimpanan energi, dan kepastian investasi menjadi kunci lain. Setiap daerah punya karakter alam unik, sehingga solusi energinya harus dirancang menyesuaikan kebutuhan wilayah setempat.
Bagi Pertamina, menjaga pasokan hari ini dan merintis energi masa depan adalah dua agenda yang berjalan bersamaan. Keduanya menentukan posisi Indonesia di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap energi.