SULAWESI BARAT — Selama ini, persoalan sampah di kota-kota besar identik dengan truk pengangkut yang terlambat atau tempat pembuangan akhir (TPA) yang kian sesak. Kini, pemerintah mengubah pendekatan itu. Sampah tidak lagi sekadar masalah kebersihan, melainkan bagian dari strategi transisi energi dan pengurangan emisi nasional.
Penetapan tiga proyek PSEL sebagai PSN menjadi sinyal bahwa pengelolaan sampah telah naik kelas menjadi prioritas negara. Ketiga proyek yang masuk gelombang pertama ini akan menjadi model bagi kota-kota lain yang menghadapi darurat sampah.
Dari TPA Penuh ke Energi Terbarukan
Proyek di Bekasi akan dikerjakan oleh Bekasi Environment Nusantara. Sementara itu, Nusantara Bogor New Energy bertanggung jawab atas proyek Bogor Raya, dan Nusantara Bali New Energy mengelola proyek Denpasar Raya. Ketiga badan usaha ini berada di bawah naungan Denera, anak usaha DIM yang ditugaskan mengembangkan PSEL secara nasional.
Chief Executive Officer DIM, Pandu Sjahrir, menilai status PSN menjadi momentum penting. "Melalui Denera, kami ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pandu menambahkan, inisiatif ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan ketergantungan pada TPA, hingga optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi energi. Dengan kata lain, proyek ini tidak hanya membangun pabrik listrik, tetapi juga merombak tata kelola sampah dari hulu ke hilir.
Ujian Perdana Pengelolaan Sampah Nasional
Chief Executive Officer Denera, Fadli Rahman, mengatakan penetapan PSN menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui PSEL kini menjadi kepentingan strategis nasional, bukan lagi sekadar kebutuhan daerah. "Status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya," kata Fadli.
Dukungan dari pemerintah pusat mencakup fasilitasi penyelesaian hambatan yang selama ini membuat proyek infrastruktur berjalan lamban. Mulai dari perizinan, pembebasan lahan, hingga koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Tiga proyek ini menjadi ujian awal. Jika berhasil, model serupa berpotensi diperluas ke berbagai kota lain yang menghadapi krisis sampah kronis. Jika gagal, tumpukan sampah akan terus menjadi pemandangan rutin yang diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Pemerintah tampaknya tidak ingin mengambil risiko itu. Dengan menyematkan status PSN, proyek sampah-listrik Danantara mendapat jalur cepat. Kini, tinggal eksekusi di lapangan yang akan menentukan apakah sampah benar-benar bisa menjadi solusi energi, atau sekadar proyek lain yang mengendap di atas kertas.
