MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah kakao dan kopi ke luar daerah. Melalui FGD yang digagas Direktorat Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, pemerintah pusat dan daerah mulai menyusun cetak biru pengembangan dua komoditas unggulan ini sebagai motor penggerak ekonomi baru.
Kajian Bappenas menunjukkan, sektor pertanian masih mendominasi struktur ekonomi Sulbar dengan kontribusi 46,11 persen. Sebaliknya, industri pengolahan baru menyumbang 10,41 persen. Angka ini menjadi celah besar untuk mengejar ketertinggalan melalui hilirisasi.
Potensi Besar, Tantangan Produktivitas
Luas areal kakao di Sulbar mencapai 140,9 ribu hektare. Namun, produktivitasnya masih rendah dan menyebabkan hilangnya potensi nilai ekonomi. Kondisi serupa juga terjadi pada kopi, yang dinilai masih memiliki ruang peningkatan besar dari hulu ke hilir.
“Kegiatan ini tidak boleh berhenti sebagai sebuah kajian. Hasilnya harus menjadi dasar untuk menentukan keunggulan yang benar-benar mampu menjadi mesin percepatan pembangunan Sulawesi Barat,” ujar Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dalam forum tersebut.
Dari Hulu ke Hilir: Empat Pilar Pengembangan
FGD tersebut membahas sejumlah tantangan klasik yang selama ini menghambat. Mulai dari produktivitas kebun, kualitas hasil panen, kelembagaan petani yang lemah, hingga akses pembiayaan dan pasar ekspor. Semua masukan akan menjadi rekomendasi kebijakan Bappenas.
Amujib menambahkan, pengembangan kakao dan kopi sejalan dengan strategi Panca Daya yang digagas Gubernur Suhardi Duka. Empat pilar utama yang ditekankan adalah hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, dan tata kelola kolaboratif.
Verifikasi Langsung ke Sentra Produksi
Setelah FGD, tim Bappenas langsung bergerak melakukan kunjungan lapangan ke sentra produksi dan UMKM pengolahan kakao serta kopi di Kabupaten Mamuju. Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Polewali Mandar pada Rabu (29/7/2026) untuk melihat rantai pasok dari petani hingga industri pengolahan.
Pemerintah berharap, dengan adanya peta jalan yang jelas, kakao dan kopi tidak lagi sekadar komoditas perkebunan biasa, melainkan menjadi tulang punggung ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan kerja baru di Sulbar.
