MAMUJU — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dipastikan bakal melewati batas waktu kontrak. Satker Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Barat menyatakan masa pengerjaan berakhir pada akhir Agustus 2026 dan keterlambatan akan berujung pada pengenaan denda.
“Masa kontraknya sampai akhir Agustus, setelah melewati itu akan dikenakan sanksi denda,” ujar Kikit Olmus dari Satker BPBPK Sulawesi Barat saat dikonfirmasi awak media.
Kendala di Lapangan: Lahan Rawa dan Pemasangan Pancang
Kikit menjelaskan, faktor utama keterlambatan proyek bukan berasal dari manajemen kontraktor, melainkan kondisi geografis lokasi pembangunan. Area proyek yang berada di atas tanah rawa membutuhkan proses penimbunan ekstra dan pemancangan yang lebih mendalam.
“Sebenarnya faktor keterlambatan karena lokasinya memang harus menimbun karena rawa, sehingga kita perlu memasang pancang,” jelasnya.
Proses persiapan lahan yang kompleks ini dinilai menyita waktu pengerjaan yang cukup signifikan sebelum konstruksi utama bangunan bisa dimulai.
Menteri PU Geram, Pimpinan Hutama Karya Ditelepon Langsung
Situasi ini sempat memicu reaksi keras dari Menteri Pekerjaan Umum saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek. Namun, Satker BPBPK menilai sikap tegas tersebut merupakan bentuk kontrol agar pembangunan fasilitas pendidikan itu bisa dipercepat.
“Saya kira hal itu wajar, agar proyek itu bisa secepatnya diselesaikan, tapi yang saya dengar pak Menteri sudah telepon langsung pimpinan PT Hutama Karya di Jakarta. Kemungkinan besok pimpinan akan datang ke Mamuju,” tambah Kikit.
Kedatangan jajaran direksi Hutama Karya dijadwalkan untuk membahas progres pengerjaan secara langsung dengan pihak satker.
Rapat Evaluasi Progres Segera Digelar
Satker BPBPK Sulawesi Barat berencana menggelar pertemuan tatap muka dengan pimpinan PT Hutama Karya. Pertemuan ini menjadi agenda krusial untuk memastikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tidak lagi mengalami hambatan.
“Saya masih menunggu info dari direksi yang ada di lapangan soal kedatangan pimpinannya,” tutup Kikit.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kelancaran proyek ini menjadi perhatian karena menyangkut kesiapan sarana belajar bagi anak-anak di Sulawesi Barat.
