SULAWESI BARAT — Rombongan DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua III H. Misno dan didampingi Ketua Komisi III Sanusi, S.H., M.H., disambut langsung oleh Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Riau-Kepri, Sigit Fanani. Diskusi berlangsung hangat, tapi fokusnya jelas: bagaimana membuat aliran listrik di Bengkalis tidak lagi menyusahkan warga.
H. Misno mengapresiasi program PLN seperti Listrik Desa, Bantuan Pasang Baru Listrik (PBBL), serta pembangunan gardu distribusi dan jaringan tegangan menengah (JTM) maupun rendah (JTR). Namun ia menegaskan masih banyak titik yang butuh perhatian serius, terutama soal ketersediaan tiang dan trafo di permukiman padat penduduk.
"Kami sangat mengapresiasi sejumlah program PLN. Mudah-mudahan dengan adanya program tersebut dapat memudahkan masyarakat di daerah pedalaman yang belum dialiri listrik agar segera mendapatkan aliran listrik," ujar Misno dalam keterangannya.
Wilayah Pinggir hingga Bantan: Titik Kritis yang Harus Segera Diurus
Anggota Komisi III, Adihan, SH, Rosmawati Sinambela, dan Joner L. Tobing, menyoroti kebutuhan mendesak di daerah pemilihan mereka. Mereka meminta PLN segera menindaklanjuti keluhan warga di Kecamatan Pinggir, Talang Muandau, Mandau, dan Bathin Solapan yang masih kesulitan akibat minimnya infrastruktur kelistrikan.
Sementara itu, Fakhtiar Qadri membawa keluhan berbeda dari Kecamatan Bantan. Ia menyebut sejumlah desa di sana masih kerap mengalami pemadaman listrik yang diduga kuat akibat keterbatasan daya. Menanggapi hal ini, Zulhendri dari PLN menjelaskan bahwa kondisi kelistrikan di Bantan masih memerlukan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan tegangan. Adapun rencana pembangunan jaringan kabel bawah laut yang diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang masih dalam tahap usulan.
Wakil Ketua Komisi III, Sahat Marganda Tobing, juga mengajukan pertanyaan kritis soal kekurangan pasokan listrik di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir. Ia meminta penjelasan rinci mengenai langkah teknis yang akan diambil agar kebutuhan listrik warga terpenuhi secara optimal.
Jawaban PLN: Komunikasi Itu Kunci, Perbaikan Bertahap
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD adalah kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ia berkomitmen untuk terus memperbaiki keandalan sistem kelistrikan di Bengkalis secara bertahap.
Sigit Fanani menambahkan bahwa PLN menyambut baik setiap masukan dari DPRD. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut menjadi bekal penting bagi PLN untuk terus berbenah, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan pelanggan.
"Bagi PLN, komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Kami mengapresiasi berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan," ujar Sigit.
Ketua Komisi III Sanusi berharap komunikasi yang sudah terjalin ini tidak berhenti di meja diskusi. Ia meminta agar kebutuhan dan harapan masyarakat terkait kelistrikan bisa ditindaklanjuti secara nyata dan bertahap, seiring dengan fokus PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasokan listrik yang stabil.
Pertemuan ini setidaknya menjadi sinyal bahwa keluhan warga Bengkalis soal listrik tidak lagi hanya menjadi catatan, melainkan agenda kerja bersama antara DPRD dan PLN. Tinggal menunggu realisasi di lapangan.
