MAMUJU — Sekretaris Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Agus, memimpin langsung rapat pendampingan pemenuhan indikator SPBE bersama tim dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) di lingkungan kantor dinas setempat, Rabu (19/8/2026). Pendampingan ini menjadi ajang audit internal terhadap kesiapan administrasi sebelum evaluasi resmi dilaksanakan.
Dalam arahannya, Agus menginstruksikan seluruh jajaran Tim Kerja SPBE untuk bergerak cepat menindaklanjuti catatan dari tim pendamping. Ia meminta setiap bidang tidak menunggu instruksi lanjutan, melainkan aktif menginventarisasi kekurangan dokumen dan bukti dukung yang menjadi syarat penilaian.
“Pendampingan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kembali apa saja yang masih perlu dilengkapi dan diperbaiki. Seluruh Tim Kerja SPBE diharapkan segera menindaklanjuti hasil pembahasan, melengkapi eviden yang dibutuhkan, serta memperkuat koordinasi agar pemenuhan indikator dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar,” ujar Agus.
Bukan Sekadar Administrasi, tapi Budaya Kerja
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, menegaskan bahwa transformasi digital tidak boleh dimaknai sempit sekadar pengadaan aplikasi. Ia mendorong agar pemanfaatan teknologi benar-benar mengubah proses bisnis, mempercepat pelayanan, dan membuka ruang transparansi publik.
“SPBE harus kita dorong menjadi bagian dari budaya kerja. Bukan hanya sekadar memenuhi indikator penilaian, tetapi bagaimana pemanfaatan teknologi dapat benar-benar mendukung pelaksanaan tugas, mempercepat pekerjaan, meningkatkan transparansi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Suyuti.
Penyelarasan Persepsi dan Inventarisasi Eviden
Dalam sesi pendampingan, tim DiskominfoSS memetakan sejumlah indikator yang masih memerlukan penguatan. Pembahasan berputar pada aspek tata kelola, proses bisnis, keamanan informasi, hingga pengelolaan data. Masukan teknis diberikan agar dokumen yang disusun selaras dengan standar penilaian nasional.
Forum ini sekaligus menjadi ruang penyamaan persepsi antara Dinas Pangan dan DiskominfoSS. Dengan pola yang seragam, penyusunan eviden diharapkan lebih sistematis dan meminimalkan potensi kekeliruan. Tim kerja juga diminta segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap dokumen yang telah dimiliki maupun yang masih kurang.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih cepat serta akuntabel. Penguatan SPBE dinilai krusial agar pemerintahan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.
