POLMAN — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra, menerima banyak keluhan warga Polewali Mandar terkait kesulitan mendapatkan energi bersubsidi. Antrean panjang di sejumlah SPBU, harga LPG subsidi yang melonjak di tingkat pengecer, hingga pemadaman listrik disebut mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Irfan menilai persoalan ini bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi telah menyentuh langsung sendi ekonomi warga berpenghasilan rendah. "Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok Polman. Antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara itu, LPG subsidi semakin langka di pengecer, dan jika ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi," tegasnya.
Distribusi ke Wilayah Terpencil Dinilai Paling Bermasalah
Menurut Irfan, beban terberat dirasakan masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir. Kondisi akses jalan yang sulit membuat distribusi BBM dan LPG tidak lancar, sehingga harga di tingkat konsumen akhir otomatis meningkat.
Ia mendorong pembenahan sistem distribusi dan transparansi stok. "Memperbanyak titik penyaluran serta memastikan pasokan cukup setiap hari agar antrean dapat diatasi," jelasnya.
Usulan Tim Pantau Gabungan dan Sanksi bagi Penimbun
Irfan mengusulkan pembentukan tim pantau gabungan yang melibatkan DPRD dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui akar persoalan sekaligus menindak praktik curang.
"Pengawasan tegas di lapangan dengan membentuk tim pantau gabungan DPRD bersama instansi terkait untuk memeriksa langsung SPBU, pangkalan LPG, dan gudang penyimpanan," ujarnya. Ia juga mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti menimbun atau memainkan harga.
PLN Diminta Benahi Jaringan Listrik yang Sering Padam
Sementara untuk kelistrikan, Irfan mendesak PLN bersama pemerintah provinsi menyusun langkah penanganan bagi wilayah yang mengalami pemadaman berulang. Perbaikan jaringan rawan gangguan dan peningkatan kapasitas menjadi solusi jangka panjang yang ia usulkan agar masyarakat tidak terus dirundung ketidakpastian.
Legislator itu juga mendorong penguatan cadangan energi di Sulawesi Barat, termasuk mengkaji fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di daerah. Ketergantungan pasokan dari luar daerah dinilai berisiko ketika distribusi terganggu.
"BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong," paparnya.
Irfan menegaskan akan terus memantau perkembangan ini. Jika tidak ada perubahan berarti, DPRD akan mendorong evaluasi dan langkah tegas terhadap pihak yang lalai dalam pelayanan publik. "Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat Polman Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi," harapnya.
