MAMUJU — Expose III menjadi bagian dari pemantauan berkelanjutan Biro PBJ untuk melihat perkembangan pelaksanaan pengadaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi perangkat daerah. Kegiatan ini menyasar seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Penguatan pengendalian tersebut menjadi bagian dari upaya menerjemahkan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Progres Pengadaan Dipetakan hingga Minggu Kedua September 2026
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, memaparkan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga minggu kedua September 2026. Dalam forum itu, perangkat daerah kembali diingatkan melakukan penilaian kinerja penyedia terhadap paket pengadaan Tahun Anggaran 2025 maupun 2026 yang telah selesai diproses.
Penilaian tersebut diperlukan untuk mendokumentasikan kinerja penyedia sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengadaan berikutnya.
Data Mitra ATK Diminta Segera Diserahkan ke Biro PBJ
Perangkat daerah yang belum menyampaikan data mitra pengadaan ATK tahun sebelumnya diminta segera melaporkannya kepada Biro PBJ. Data itu menjadi bahan pemetaan untuk mendukung rencana konsolidasi pengadaan Alat Tulis Kantor tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027.
Yamin menegaskan pengendalian pengadaan perlu diarahkan dari sekadar memastikan proses selesai menjadi upaya membangun siklus pengadaan yang semakin berbasis data dan kinerja.
"Kami ingin setiap tahapan pengadaan meninggalkan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses berikutnya. Penilaian penyedia penting untuk membangun basis kinerja yang objektif, sementara data mitra ATK menjadi fondasi dalam menyiapkan konsolidasi 2027. Dengan pendekatan tersebut, pengadaan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga semakin mampu menghasilkan efisiensi, kualitas, dan nilai manfaat yang terukur bagi pemerintah dan masyarakat," ujarnya.
Mendorong Ekosistem Pengadaan yang Tertib dan Berorientasi Hasil
Melalui rangkaian Expose yang dilaksanakan secara berkala, Biro PBJ terus mendorong terbentuknya ekosistem pengadaan yang lebih tertib, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks pengadaan, tata kelola yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap tahapan administrasi.
Pemerintah provinsi juga dituntut memastikan proses belanja berjalan tepat waktu, terukur, dan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Konsolidasi ATK 2027 yang tengah disiapkan menjadi salah satu langkah konkret ke arah itu.
