MAMUJU — Pelatihan Teknis Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat 2026 memasuki hari keempat dengan materi Analisis Potensi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Sesi tersebut dibawakan Nurbayani, Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, di Pusdiklat BKPSDM Sulbar, Kalukku.
Peserta dibekali teknik mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat terjadi di wilayah kerja masing-masing. Kemampuan itu menjadi dasar untuk menentukan langkah pencegahan maupun penanganan sesuai karakteristik permasalahan di lapangan.
Deteksi Dini Jadi Kunci Sebelum Gangguan Membesar
Selain memperkuat kemampuan analisis, peserta didorong memahami pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan Trantibum. Personel Satpol PP diharapkan dapat menyusun langkah antisipatif yang lebih efektif.
Dengan begitu, pelaksanaan tugas tidak hanya berorientasi pada penanganan, tetapi juga pada upaya pencegahan. Pendekatan ini menuntut personel membaca situasi sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.
Kepala BKPSDM: Analisis Objektif Bikin Langkah Lebih Terukur
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, menilai kemampuan menganalisis potensi gangguan merupakan kompetensi yang harus dimiliki setiap personel Satpol PP. Menurutnya, dinamika tugas di lapangan semakin kompleks sehingga butuh bekal analisis yang mumpuni.
"Kemampuan membaca potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar merupakan bagian penting dari profesionalisme Satpol PP. Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta mampu melakukan analisis yang objektif sehingga setiap langkah yang diambil lebih terukur, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Herdin.
Ia menambahkan, penguatan kompetensi teknis perlu terus dilakukan agar aparatur mampu merespons berbagai dinamika di lapangan secara cepat, tepat, dan berdasarkan hasil analisis yang komprehensif.
Sejalan dengan Prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka
Herdin menyebut penyelenggaraan pelatihan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Pengembangan kompetensi aparatur ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Melalui materi hari keempat, peserta diharapkan semakin siap melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pendekatan yang ditekankan berbasis analisis risiko, pencegahan, serta pengambilan keputusan yang efektif di lapangan.
