MAMUJU — BPBD Sulawesi Barat memastikan pembinaan terhadap pegawai paruh waktu menjadi agenda rutin yang terus dievaluasi. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya tindakan tegas terhadap sejumlah pegawai yang dinilai melanggar aturan kedinasan. Fokus utama pembinaan adalah memastikan setiap personel memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap tugas kemanusiaan.
Pihak BPBD Sulbar mengidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran yang kerap terjadi, seperti ketidakdisiplinan waktu dan kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Hal ini dinilai dapat menghambat respons cepat saat terjadi bencana. Pembinaan difokuskan untuk memperbaiki pola kerja agar sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pegawai paruh waktu di BPBD memiliki peran vital dalam kesiapsiagaan bencana. Mereka kerap menjadi garda terdepan saat terjadi banjir, longsor, atau gempa bumi di Sulbar. Oleh karena itu, profesionalisme mereka tidak bisa ditawar.
BPBD Sulbar tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga melakukan pembekalan ulang dan pelatihan teknis. Langkah ini bertujuan agar pegawai paruh waktu memahami betul risiko dan konsekuensi dari setiap tugas yang diemban. Evaluasi berkala dilakukan untuk memantau perubahan perilaku dan kinerja.
“Kami ingin memastikan setiap personel, termasuk pegawai paruh waktu, memiliki dedikasi yang sama dalam menjalankan tugas kemanusiaan,” ujar perwakilan BPBD Sulbar dalam keterangan resminya. Pihaknya berharap pembinaan ini mampu menekan angka pelanggaran di masa mendatang.
Dengan adanya penegakan disiplin ini, masyarakat diharapkan mendapat pelayanan penanggulangan bencana yang lebih cepat dan profesional. BPBD Sulbar menargetkan tidak ada lagi kelambatan penanganan akibat kelalaian personel. Kepercayaan publik terhadap lembaga ini juga menjadi prioritas utama yang ingin dijaga.
Ke depan, BPBD Sulbar akan memperketat pengawasan dan memperbarui sistem evaluasi kinerja. Semua pegawai, baik tetap maupun paruh waktu, harus tunduk pada aturan yang sama. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja tangguh di lingkungan kebencanaan.
Pegawai paruh waktu yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja. Sanksi ini diterapkan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran. BPBD Sulbar menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan organisasi dan masyarakat.