SULAWESI BARAT — Presiden Prabowo Subianto melaporkan kondisi pangan nasional dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan Indonesia siap menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi menjadi yang terparah tahun ini.
"Kita alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, makanan untuk rakyat kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino yang paling dahsyat," ujar Prabowo.
Kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi sorotan utama dalam laporan presiden. Prabowo mengungkapkan keuntungan BUMN pupuk tersebut melesat 252,8 persen, meskipun pemerintah memangkas harga pupuk sebesar 20 persen dan menambah volume ketersediaan.
"Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen," tambahnya.
Langkah ini disebut sebagai terobosan pertama dalam sejarah NKRI. "Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat," tegas Prabowo di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.
Pemerintah tidak hanya menurunkan harga, tetapi juga merombak birokrasi distribusi pupuk. Sebanyak 145 aturan yang selama ini menghambat penyaluran pupuk telah dihapus. Kebijakan ini membuat petani lebih mudah mengakses pupuk dibandingkan periode sebelumnya.
Dengan harga yang lebih murah dan stok yang melimpah, produksi pertanian nasional meningkat signifikan. Prabowo menilai percepatan ini membawa Indonesia lebih cepat mencapai target swasembada pangan.
"Sehingga rakyat kita sekarang mudah dapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat, dan karena itulah kita lebih cepat swasembada pangan," jelasnya.
Prabowo mengapresiasi kerja kolektif yang mendukung kebijakan ini. Kementerian Pertanian, penyuluh lapangan, pemerintah daerah, hingga TNI dan Polri disebut berperan aktif dalam mendistribusikan pupuk hingga ke pelosok.
"Didukung Pemda, TNI dan Polri, semuanya semangat gotong royong kita mencapai suatu prestasi yang diakui dunia," tutupnya.
Keberhasilan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam ketahanan pangan regional, sekaligus membuktikan bahwa efisiensi BUMN tidak harus mengorbankan daya beli petani.