MAMUJU — Puluhan pelajar MTs Ainun Sahab Landi di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, mendapat pelatihan langsung menghadapi situasi darurat bencana. Simulasi yang digelar BPBD Provinsi Sulawesi Barat pada Senin (24/8/2026) ini berfokus pada pengenalan jalur evakuasi dan titik berkumpul yang aman di lingkungan sekolah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan budaya kesiapsiagaan yang diinstruksikan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Arahan tersebut menekankan agar mitigasi bencana tidak hanya berhenti di tataran dokumen, tetapi benar-benar dipraktikkan hingga ke satuan pendidikan dan masyarakat akar rumput.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yasir Fattah menyebut sekolah sebagai lingkungan strategis untuk membangun masyarakat tangguh bencana sejak dini. Menurutnya, peserta didik memiliki peran ganda dalam rantai keselamatan.
“Anak-anak adalah bagian penting dari upaya membangun ketangguhan masyarakat. Ketika mereka memahami apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana, mereka dapat membantu dirinya sendiri dan mengingatkan keluarga maupun orang di sekitarnya,” ujar Yasir Fattah di tempat terpisah.
Dalam simulasi tersebut, para siswa tidak hanya mendengarkan pemaparan materi. Mereka diajak mempraktikkan langsung langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Beberapa aspek yang ditekankan dalam pelatihan ini meliputi:
Yasir menambahkan, edukasi kebencanaan di lingkungan pendidikan dapat menjadikan pelajar sebagai agen perubahan. Pengetahuan yang mereka serap di sekolah diharapkan ikut tersebar ke keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Melalui simulasi seperti ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara teori, tetapi juga belajar bagaimana menyelamatkan diri, mengenali jalur evakuasi, serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” tegas Yasir Fattah.
BPBD Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen melanjutkan program serupa ke sekolah-sekolah lain di wilayah Sulbar. Langkah ini dinilai krusial mengingat posisi geografis provinsi yang berada di kawasan rawan gempa dan bencana hidrometeorologi.