MAMUJU — Pandangan umum fraksi menjadi tahapan krusial dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Setiap fraksi menyerahkan catatan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Forum ini memastikan perubahan anggaran disusun tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menyebut sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulbar menjadi kunci agar perubahan anggaran mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
"Melalui agenda ini, kita bersama-sama mendengarkan masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Sinergi antara DPRD dan Pemprov Sulbar sangat penting agar Ranperda Perubahan APBD 2026 yang kita susun benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara optimal," ujar Amalia.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Fraksi ini mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih seimbang dan akuntabel.
Catatan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama dalam pembahasan perubahan anggaran tahun ini.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili I Putu Suardana memberikan perhatian terhadap stabilitas distribusi BBM di daerah. Fraksi juga mendorong penguatan posisi Pemprov Sulbar dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pemerintah pusat.
Langkah itu dinilai perlu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Fraksi NasDem yang diwakili Yudiaman mengapresiasi proses penyusunan perubahan anggaran. Fraksi mendorong percepatan serapan anggaran agar program pembangunan berjalan sesuai jadwal.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial. Data yang diperbarui memastikan pelaksanaan program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.
Fraksi Demokrat Sejahtera menekankan pentingnya efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Fraksi juga menyoroti perlindungan terhadap dana transfer daerah.
Menurut fraksi ini, kedua hal tersebut menjaga keberlanjutan program pembangunan tetap terjaga.
Amalia Fitri menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas masukan dan catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna. Menurutnya, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif.
Setiap kebijakan belanja daerah harus memastikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Jawaban/Tanggapan Gubernur Sulawesi Barat atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada malam hari.
Jawaban gubernur menjadi bagian dari tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 berlanjut ke tahapan berikutnya.