MAMUJU — Pemerintah Kabupaten Mamuju menggandeng DPD IAPI Sulawesi Barat untuk memperkuat kapasitas perangkat desa dalam menyusun dokumen pengadaan barang dan jasa. Workshop Batch 2 ini berlangsung di Hotel Grand Maleo Mamuju dan diikuti perangkat desa dari seluruh kabupaten.
Materi pelatihan diarahkan agar proses pengadaan di tingkat desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, menutup celah penyimpangan anggaran yang selama ini rawan terjadi di pengelolaan keuangan desa.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi membuka langsung kegiatan tersebut. Ia menekankan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap penggunaan anggaran negara, termasuk dana yang dikelola di tingkat desa.
"Setiap sepeser pun uang negara yang digunakan harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jangan pernah berpikir bahwa pengelolaan di tingkat desa tidak diperhatikan," tegasnya di hadapan peserta workshop.
Pernyataan itu menyasar anggapan bahwa pengawasan anggaran desa lebih longgar dibanding anggaran kabupaten. Padahal, kata Sutinah, tidak ada ruang pengelolaan uang negara yang lepas dari aturan.
Sutinah secara khusus menyoroti peran Kepala Urusan (Kaur) Keuangan sebagai pengendali administrasi di desa. Menurutnya, perangkat desa tidak perlu ragu menyampaikan masukan kepada Kepala Desa jika menemukan kebijakan berpotensi melanggar ketentuan.
"Sebagai perangkat desa yang baik, kalau ada regulasi yang tidak sesuai, harus berani menyampaikan kepada Kepala Desa. Jalankan tugas dengan baik dan manfaatkan pelatihan ini secara maksimal demi kemajuan desa masing-masing," ujarnya.
Pesan itu menempatkan Kaur Keuangan bukan sekadar pencatat transaksi, melainkan pengawas internal pertama di level desa. Sikap kritis di tingkat ini dinilai lebih efektif mencegah temuan berulang saat pemeriksaan.
Melalui pelatihan tersebut, Pemkab Mamuju berharap perangkat desa memperkuat kapasitas dalam menyusun dokumen pengadaan sekaligus mendorong pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Workshop Batch 2 ini menjadi kelanjutan program penguatan kapasitas aparatur desa yang digelar DPD IAPI Sulawesi Barat. Peserta dibekali pemahaman teknis penyusunan dokumen pengadaan agar setiap belanja desa memiliki dasar administrasi yang lengkap.
Bagi warga desa, kapasitas perangkat dalam menyusun dokumen pengadaan berdampak langsung pada kualitas program yang dibiayai dana desa. Dokumen yang tertib memudahkan audit sekaligus memperkecil risiko sengketa dengan penyedia barang dan jasa.