Nagekeo — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung menggerakkan tim untuk memeriksa seluruh bangunan layanan publik yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut instruksi Menteri PU Dody Hanggodo agar fasilitas yang masih digunakan benar-benar aman sekaligus memetakan kerusakan yang perlu diperbaiki.
Prioritas pemeriksaan diberikan pada bangunan yang menopang pelayanan dasar warga, seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan rumah ibadah.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," kata Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi terdampak bencana di Nagekeo, NTT, Selasa (18/8/2026).
Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) NTT kini menambah personel di lapangan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Sebanyak 11 personel dijadwalkan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, pada Rabu (19/8/2026), menyusul tiga personel yang sudah lebih dulu bertugas. Total 14 personel akan diterjunkan memeriksa bangunan terdampak.
Pemeriksaan dimulai dari Labuan Bajo, mencakup Rumah Sakit Komodo, Kantor Bupati, dan sejumlah bangunan layanan publik lainnya. Setelah Labuan Bajo tuntas, tim bakal bergerak ke Ruteng dan daerah lain untuk menyusuri bangunan yang terkena dampak gempa.
Tujuan pemeriksaan ini untuk memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat dan pengguna bangunan, terutama fasilitas yang tetap dibutuhkan saat tanggap darurat. Hasilnya akan dijadikan dasar menentukan kebutuhan penanganan maupun perbaikan.
Penanganan Sarana Dan Prasarana Distribusi Air Bersih
Selain soal bangunan, Kementerian PU sejak dua hari terakhir juga mengecek sarana dan prasarana air minum di sejumlah wilayah terdampak, antara lain Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan menyasar Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, serta tampungan air yang ada di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK NTT melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk membantu pendataan sarana air minum di lapangan. Tim tidak hanya inventarisasi, tetapi langsung menangani sarana yang bermasalah.
Salah satu penanganan dilakukan di Kabupaten Ende, berupa perbaikan jaringan perpipaan air bersih pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kecamatan Ende. Jaringan yang terdampak diperbaiki agar layanan air minum bisa normal kembali.
Sebanyak 10 personel tambahan juga akan diberangkatkan dari Kupang untuk mendukung pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo pada Rabu (19/8/2026). Tim itu akan mengecek sarana air minum sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di lokasi terdampak.
Kementerian PU terus memastikan ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak. Dalam masa tanggap darurat, air bersih dan sanitasi menjadi kebutuhan mendasar karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari warga maupun pengungsi.
Di Kabupaten Nagekeo, dukungan sarana air bersih saat ini berupa tiga unit Mobil Tangki Air (MTA). Dua unit telah berada di lokasi, sedangkan satu unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya digunakan untuk penanganan banjir Mauponggo dan dapat dilanjutkan pemanfaatannya untuk mendukung penanganan bencana gempa.
Selain MTA, Kementerian PU juga menyediakan 16 unit Hidran Umum (HU). Sebanyak delapan unit merupakan dukungan yang tersedia untuk penanganan saat ini, sedangkan delapan unit lainnya merupakan HU pinjam pakai dari penanganan banjir Mauponggo. Sementara itu, di Kupang masih disiagakan dua unit mobil tangki air dan satu unit truk tinja untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
Kementerian PU saat ini tengah menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat dipenuhi secara cepat, termasuk apabila diperlukan mobilisasi prasarana dan sarana air minum dari luar NTT, seperti dari depo di Surabaya.
Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sumber air akan dioptimalkan dari sistem penyediaan air minum atau PDAM apabila jaringan telah tersedia dan berfungsi. Apabila sumber air perpipaan belum tersedia atau mengalami gangguan, Kementerian PU akan menyiapkan alternatif dukungan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, maupun sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian PU memastikan pengiriman bantuan prasarana air bersih dan sanitasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke wilayah yang membutuhkan. Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak gempa tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar selama masa tanggap darurat.
