MAMUJU — Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Barat itu turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Sulbar, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pertemuan di Kanwil Kemenkumham Sulbar menjadi agenda harmonisasi kedua bagi kedua Ranperda tersebut.
Dua Ranperda yang Dibahas: Kelautan-Perikanan dan Kesejahteraan Sosial
Ranperda tentang Kelautan dan Perikanan disiapkan sebagai landasan hukum pengelolaan sektor bahari Sulawesi Barat. Sementara Ranperda Kesejahteraan Sosial mengatur penyelenggaraan pelayanan sosial di tingkat provinsi.
Habsi Wahid menyebut harmonisasi tahap pertama berlangsung pada 27 September lalu. Dalam pertemuan itu, Kanwil Kemenkumham Sulbar memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi perbaikan untuk menyempurnakan substansi kedua rancangan regulasi.
Bapemperda Konsultasi ke Unhas Sebelum Harmonisasi Kedua
Menindaklanjuti hasil harmonisasi pertama, Bapemperda DPRD Sulbar berkonsultasi dengan Universitas Hasanuddin untuk memperoleh masukan akademis. Konsultasi itu menyempurnakan materi kedua Ranperda sebelum dibawa kembali ke Kanwil Kemenkumham.
"Setelah hasil harmonisasi dari Kanwil kami konsultasikan ke Unhas, dalam waktu sekitar satu minggu sudah ada jawaban. Karena itu, pada pertemuan kedua ini kami kembali mengonfirmasi dan menyelaraskan rekomendasi dari Kemenkumham dengan hasil perbaikan dan masukan dari Unhas," ujar Habsi.
Ia menyampaikan pembahasan kali ini berlangsung lancar karena sejumlah substansi yang sebelumnya menjadi perhatian telah menemukan titik temu.
Panja atau Pansus Dibentuk Setelah Konsep Harmonisasi Rampung
Setelah konsep harmonisasi diselesaikan, Bapemperda akan membawa kedua Ranperda ke DPRD Sulbar untuk tahapan pembahasan lebih lanjut. Pembentukan Panja atau Pansus menjadi bagian dari mekanisme lanjutan sebelum kedua regulasi diproses sesuai ketentuan pembentukan peraturan daerah.
"Insyaallah, setelah konsep harmonisasi ini kita peroleh, pembahasannya akan kita tingkatkan di DPRD dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) untuk melanjutkan tahapan-tahapan pembahasan berikutnya," jelas Habsi.
Harmonisasi ini diharapkan menyempurnakan kedua Ranperda dari aspek substansi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Keduanya nantinya menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.