SULAWESI BARAT — Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto mendesak pengusutan dugaan penyelewengan solar subsidi di DLH Surabaya diperluas ke seluruh armada, termasuk milik vendor. Ia meminta pemeriksaan tidak berhenti pada pihak yang sudah terungkap, dan pengawasan serupa diterapkan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna BBM subsidi. Pemkot juga diminta membangun sistem pencatatan yang transparan.
Achmad Nurdjayanto menilai pembongkaran kasus oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya sebagai langkah penting, tetapi belum cukup. Menurut dia, pengungkapan itu seharusnya menjadi pintu masuk untuk evaluasi dan penelusuran yang lebih luas.
Apresiasi itu ia sampaikan lebih dulu sebelum mengajukan desakan.
"Pertama, kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini DLH, yang telah membongkar dugaan penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. Ini merupakan langkah penting agar penggunaan BBM subsidi benar-benar sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Mengapa Armada Vendor Ikut Disorot
Armada DLH berjumlah cukup banyak dan beroperasi setiap hari. Karena itu, kata Achmad, pengawasan tidak boleh hanya terfokus pada internal dinas.
Ia menekankan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan armada harus menjadi perhatian serius. DLH perlu memastikan seluruh kendaraan, baik yang dikelola langsung maupun lewat vendor, memakai BBM sesuai ketentuan.
"Kami mendorong DLH untuk membongkar kasus ini sedalam-dalamnya. Sebab, jumlah armada DLH yang beroperasi cukup banyak dan aktivitasnya berlangsung setiap hari, termasuk armada yang operasionalnya melalui vendor. Jangan sampai praktik penyalahgunaan ini hanya berhenti pada pihak-pihak yang sudah tertangkap, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain belum terungkap," ujarnya.
Mengapa Subsidi Solar Harus Tepat Sasaran
Achmad mengingatkan bahwa BBM subsidi adalah hak masyarakat yang membutuhkan. Penyalahgunaan alokasi solar bersubsidi, menurut dia, bukan sekadar persoalan administrasi. Masalahnya menyangkut ketepatan penyaluran subsidi yang dibiayai negara.
"BBM subsidi merupakan hak masyarakat Kota Surabaya yang membutuhkan. Karena itu, jangan sampai alokasi yang seharusnya digunakan sesuai peruntukan justru disalahgunakan untuk kepentingan lain," tegasnya.
Apa yang Diminta Komisi C kepada Pemkot
Selain pengusutan tuntas, Achmad mendesak DLH memperketat pengawasan dan membangun sistem pengendalian penggunaan BBM yang transparan serta terukur. Setiap penggunaan dan penyaluran bahan bakar, katanya, harus punya mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Ia juga meminta Pemkot Surabaya tidak memperlakukan kasus ini sebagai persoalan sektoral. Pengawasan serupa harus diperluas ke seluruh OPD yang menggunakan BBM subsidi agar celah penyimpangan tertutup sejak dini.
"Kami juga mendorong pengawasan yang lebih masif dan pembangunan sistem pengendalian yang mampu mempersempit celah penyelewengan penggunaan BBM subsidi. Pengawasan ini tidak hanya perlu dilakukan di DLH, tetapi juga di OPD lain di lingkungan Pemkot Surabaya yang menggunakan BBM subsidi. Harus ada sistem kontrol yang jelas, terukur, dan berkelanjutan agar penggunaan BBM benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Apa yang Belum Terang dalam Kasus Ini
Keterangan yang tersedia belum merinci identitas pelaku yang telah terungkap, volume solar yang diselewengkan, maupun nilai kerugian. Status proses hukumnya juga belum dijelaskan.
Hingga kini, desakan Achmad masih berupa dorongan dari Komisi C DPRD Surabaya. Belum ada keterangan resmi dari Pemkot Surabaya atau DLH soal apakah pemeriksaan akan diperluas ke armada vendor dan OPD lain.