MAMUJU — Angka balita stunting di Sulawesi Barat tercatat 19.596 kasus pada 2025, turun drastis dari 26.826 kasus pada tahun sebelumnya. Penurunan 27 persen dalam satu tahun ini menjadi indikator awal bahwa intervensi lintas sektor mulai membuahkan hasil, meski pekerjaan rumah masih menumpuk di sejumlah kabupaten.
Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju masih menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi. Sebaliknya, Mamuju Tengah mencatat angka terendah di provinsi tersebut. Pola disparitas ini menunjukkan bahwa pendekatan seragam tidak akan efektif—setiap daerah butuh strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengungkapkan data yang jarang disadari publik: stunting diperkirakan menggerus 2–3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia setiap tahun. Sebaliknya, investasi pada perbaikan gizi anak memberikan dampak ekonomi berlipat.
“Setiap satu rupiah yang diinvestasikan pada gizi anak dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga 16–48 rupiah dalam jangka panjang,” ungkap Nursyamsi dalam keterangan terpisah.
Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi memandang penanganan stunting semata-mata sebagai urusan kesehatan. Ini soal ekonomi, produktivitas, dan daya saing daerah di masa depan.
DKPPKB Sulbar mendorong penguatan strategi konvergensi melalui empat pendekatan utama. Pertama, prioritas pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai periode emas tumbuh kembang anak. Kedua, penguatan peran Posyandu dan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan dasar.
Ketiga, penguatan ketahanan pangan lokal berbasis potensi daerah. Keempat, peningkatan sinergi lintas sektor antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tingkat komunitas.
Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindy, menegaskan bahwa stunting bukan hanya soal tinggi badan anak. “Penanganan stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi investasi strategis untuk masa depan bangsa. Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini adalah kekuatan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ujarnya dalam kegiatan analisa dan evaluasi di Hotel Aflah Mamuju, 11–12 Mei 2026.
Kegiatan yang menghadirkan unsur Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan bidang kesehatan ini mengusung tema besar: meningkatkan kualitas gizi anak bangsa dan dampaknya terhadap ekonomi lokal menuju Indonesia Emas 2045. Forum semacam ini menjadi ruang koordinasi teknis yang selama ini kerap terputus di tingkat lapangan.
“Indonesia Emas 2045 bukan hadiah, tetapi hasil kerja kolektif yang dimulai hari ini. Setiap anak yang kita selamatkan dari stunting adalah satu langkah lebih dekat menuju Sulbar yang maju dan Indonesia yang berdaulat,” tegas Nursyamsi.
DKPPKB Sulawesi Barat berkomitmen mengawal intervensi gizi hingga menyentuh keluarga paling rentan. Pertanyaannya kini: apakah percepatan penurunan 7.230 kasus dalam setahun bisa dipertahankan, atau justru melambat karena anggaran dan fokus politik bergeser? Data tahun depan akan menjawabnya.