MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memacu transformasi digital di tengah keterbatasan geografis dan ekonomi. Target utamanya: menyatukan seluruh layanan pemerintah dan masyarakat dalam satu platform bernama ‘Sulbar Digital’.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, memaparkan strategi ini di hadapan juri Best HC Awards 2026, Selasa (19/5/2026). Ajang itu diuji oleh sejumlah pakar, mulai dari Staf Ahli Menteri Komdigi hingga konsultan senior Lembaga Manajemen Universitas Indonesia.
‘Sulbar Digital’: Satu Pintu untuk Semua Layanan
Ridwan menjelaskan, visi Gubernur Suhardi Duka mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan layanan masyarakat terintegrasi dalam satu ekosistem digital. “Harapan pak gubernur itu bisa disatukan dalam satu platform bersama yang disebut Sulbar Digital, termasuk layanan pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Untuk memayungi langkah ini, Pemprov Sulbar memperkuat regulasi sebagai pondasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan infrastruktur jaringan antar-gedung yang menghubungkan enam kabupaten juga mulai digarap.
Fokus pada SDM: 12 Ribu Personel Diukur Kompetensinya
Infrastruktur saja tidak cukup. Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Junda Maulana, tim khusus dibentuk untuk mengawal jaringan, aplikasi, multimedia, hingga tim pendamping SPBE di setiap OPD yang wajib bersertifikasi.
Hasilnya mulai terlihat. Pemprov Sulbar sukses mengukur kompetensi digital terhadap 12 ribu personel dengan hasil kategori ‘Baik’. Kolaborasi bersama Kemenkomdigi juga melatih 504 ASN lewat Government Transformation Academy, membuka pelatihan mikro, hingga program Digital Leadership Academy (DLA) bagi pejabat pemprov dan pemkab.
“Anggaran besar tidak akan banyak berpengaruh kalau SDM tidak siap, khususnya internal pemerintah. Human capital menjadi kunci optimalisasi pelayanan publik,” tegas Ridwan.
Integrasi Data dari Desa hingga Ekonomi Hijau dan Biru
Strategi transformasi menyasar tiga lini utama: restrukturisasi organisasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM, dan menjadikan digitalisasi sebagai arsitektur organisasi.
Di sektor riil, integrasi data dimulai dari level desa untuk mendukung potensi ekonomi hijau dan biru seperti pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Namun, tantangan geografis masih tersisa. “Kami masih ada 12 persen daerah blank spot,” ungkap Ridwan.
Repositori Pengetahuan Digital Kini Bisa Diakses Publik
Seluruh pengetahuan digitalisasi yang dihasilkan kini disimpan dalam repositori yang dapat diakses publik. Dampak konkret mulai terasa, termasuk peningkatan Indeks SPBE daerah.
Ridwan menekankan bahwa koordinasi dengan kabupaten terus diperkuat, terutama dalam kesiapan SDM di tingkat bawah. Menurutnya, hubungan erat dengan pemerintah kabupaten menjadi kunci agar transformasi digital tidak berhenti di level provinsi.
