MAKASSAR — Wakil Bupati Polewali Mandar, Hj. Andi Nursami Masdar, membuka Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang II di Aula B BBPK-APDN IV Makassar, Senin (18/5/2026). Kegiatan ini diikuti 120 peserta, terdiri dari 63 CPNS Pemkab Polewali Mandar dan sisanya alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari berbagai daerah.
Dalam materinya, Andi Nursami menekankan bahwa tekanan publik terhadap birokrasi kian besar. Ia mengaitkannya dengan kondisi ekonomi dan sulitnya lapangan kerja yang membuat masyarakat semakin kritis terhadap kinerja aparatur.
"Karena itu ASN hari ini tidak cukup hanya hadir dan menjalankan rutinitas. ASN harus memberi dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya di hadapan para peserta.
Wakil Bupati juga menyoroti besarnya belanja pegawai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Idealnya, belanja pegawai tidak melebihi 30 persen APBD. Kondisi ini, menurutnya, menuntut setiap ASN bekerja produktif dan terukur.
Sesi yang paling menyita perhatian adalah saat Andi Nursami membahas etika ASN di dunia digital. Ia mengingatkan bahwa apa yang dianggap biasa dilakukan profesi lain bisa menjadi masalah ketika dilakukan oleh aparatur negara.
"Hal yang mungkin biasa dilakukan profesi lain, bisa menjadi berbeda ketika dilakukan ASN. Karena ASN membawa nama institusi dan pemerintah daerah," ujarnya.
Pesan ini disampaikan di tengah fenomena unggahan ASN yang kerap viral dan berujung sanksi. Ia mendorong peserta untuk menjadikan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang positif dan profesional, terutama selama jam kerja.
Andi Nursami bukan sosok baru di birokrasi Polewali Mandar. Sebelum menjadi wakil bupati, ia pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengalaman panjangnya sebagai birokrat perempuan yang meniti karier dari bawah membuat materinya terasa kontekstual.
Suasana pelatihan beberapa kali disambut tepuk tangan saat ia membagikan kisah perjuangannya. Para peserta, yang mayoritas ASN muda, tampak antusias mengikuti sesi dialog interaktif tersebut.
Di akhir materinya, Wabup menegaskan bahwa pelatihan dasar ini bukan sekadar syarat administrasi menuju pengangkatan PNS. Ia menyebutnya sebagai proses pembentukan karakter dan integritas.
"Saudara digaji oleh negara, tetapi akan dinilai oleh masyarakat. Maka bekerjalah bukan sekadar hadir, tetapi hadir untuk memberi manfaat," tutupnya.
Latsar Gelombang II ini merupakan lanjutan dari gelombang pertama yang diikuti 99 CPNS pada 4–9 Mei 2026. Rangkaian pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Polewali Mandar membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern.