MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar yang baru di ruang kerjanya, Rabu (20/5/2026). Pertemuan itu menjadi ajang pembahasan penguatan program kependudukan dan keluarga berencana di wilayah tersebut.
Suhardi menekankan bahwa perbaikan tata kelola bukan sekadar urusan administrasi. Ia meminta setiap kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas masyarakat.
“Perbaikan tata kelola bukan hanya soal administrasi, tetapi memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami ingin layanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berjalan lebih terarah, efisien, dan dirasakan langsung di lapangan,” ujar Suhardi Duka dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti tiga hal utama: koordinasi lintas sektor, efektivitas penggunaan anggaran, serta percepatan capaian indikator program. Ia meminta jajaran DKPPKB dan BKKBN Sulbar bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di tingkat kabupaten dan kota.
Audiensi turut dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Marintani Erna Dochri, bersama jajaran eselon III DKPPKB.
Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyatakan bahwa penguatan program kependudukan sejalan dengan visi Sulbar Maju dan Sejahtera. Menurutnya, pembangunan manusia menjadi prioritas utama daerah.
“Sejalan dengan visi dan misi Bapak Gubernur, kami berkomitmen memastikan program kependudukan menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Sulbar yang sehat, berkualitas, dan produktif,” kata Nursyamsi.
DKPPKB Sulbar juga menyatakan kesiapan memperkuat sinergi dengan BKKBN dan OPD terkait. Langkah yang akan diambil meliputi penguatan data dan pelaporan, peningkatan pengawasan teknis, hingga pendampingan program di kabupaten dan kota.
Program kependudukan dan keluarga berencana dinilai strategis dalam menekan angka stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di Sulbar. Selain itu, pencegahan perkawinan anak dan pengentasan kemiskinan juga menjadi target yang ingin dicapai melalui pembangunan keluarga berkualitas.
Dengan reformasi tata kelola ini, pemerintah provinsi berharap setiap program yang berjalan tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga di kampung dan kelurahan.