SULAWESI BARAT — Petugas BPH Migas menciduk sebuah truk mencurigakan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Jepara, Sabtu (30/5/2026) siang. Kendaraan itu diketahui telah bolak-balik mengisi solar bersubsidi dengan pola 'helikopter' — keluar masuk SPBU berkali-kali dalam waktu singkat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan, truk tersebut secara fisik sudah tidak layak jalan. Dari tangki bahan bakar asli, dipasang selang yang terhubung ke tangki tambahan di bagian atas kendaraan.
"Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter," tegas Wahyudi dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).
Lebih mencengangkan, di dalam kabin ditemukan 16 QR Code dan 18 pasang pelat nomor polisi yang berbeda. Semua dokumen itu digunakan untuk menipu sistem pengawasan BPH Migas agar transaksi berulang tidak terdeteksi sebagai anomali.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menuturkan, modus ini sangat licin. Dari pengamatan visual dan rekaman kamera pengawas, setiap transaksi terlihat wajar — seolah-olah truk hanya mengisi BBM dalam jumlah kecil.
"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujarnya.
Padahal, BBM subsidi jenis solar seharusnya hanya diperuntukkan bagi sektor transportasi umum, pertanian, perikanan, dan industri kecil. Dengan modus ini, pelaku bisa mengumpulkan hingga 1.000 liter per siklus, lalu menjualnya ke industri atau pengecer dengan harga lebih tinggi.
Bambang mengajak masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar subsidi yang digelontorkan negara benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
"Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran," ucapnya.
BPH Migas berencana memperkuat sistem digital dan meningkatkan patroli lapangan untuk membongkar jaringan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kasus di Jepara ini menjadi bukti bahwa modus kejahatan terus berevolusi, sehingga pengawasan pun harus lebih cerdas dan terintegrasi.