SULAWESI BARAT — Pergeseran pucuk pimpinan di tubuh MIND ID dan anak usahanya berlangsung cepat sejak holding tersebut menunjuk Maroef Sjamsoeddin sebagai Direktur Utama pada 2025. Purnawirawan Marsekal Muda TNI AU ini menggantikan Hendi Prio Santoso melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maroef bukanlah nama baru di industri tambang; ia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BIN dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pada 2015.
Dominasi eks perwira tinggi TNI kini terlihat di tiga emiten tambang pelat merah. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dipimpin oleh Untung Budiharto, purnawirawan perwira tinggi TNI AD. Sementara itu, kursi direktur utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dipegang oleh Bambang Ismawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PTBA. Bambang adalah lulusan Akademi Militer 1988 dengan jabatan terakhir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.
Tak hanya di level direksi, posisi komisaris juga diisi oleh purnawirawan. Di PTBA, Ida Bagus Putu Dunia—mantan Kepala Staf Angkatan Udara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—duduk sebagai Komisaris Utama. Di PT Timah Tbk (TINS), posisi direktur utama dipegang Restu Widiyantoro, purnawirawan perwira TNI dari Korps Infanteri. Sedangkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menempatkan Mayjen TNI (Purn.) Musa Bangun sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
Di balik gemuruh rotasi kursi, kinerja keuangan MIND ID justru menunjukkan tren yang kontras. Meski laba bersih ambles 25,6%, pendapatan holding ini justru tumbuh 10% menjadi Rp 159,46 triliun pada 2025, dibandingkan Rp 145,21 triliun pada tahun sebelumnya. Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyebut pencapaian ini sebagai bukti komitmen manajemen dalam menjaga ketahanan bisnis di tengah tekanan ekonomi global.
"Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen manajemen MIND ID dalam menjamin pengelolaan perusahaan negara yang mampu memberi kontribusi optimal bagi Indonesia," ujarnya usai RUPS Tahunan, Kamis (11/6).
MIND ID juga mencatatkan total kontribusi kepada negara dan pemangku kepentingan—termasuk pajak, PNBP, royalti, dan dividen—mencapai Rp 22,6 triliun. Pria menambahkan, strategi hilirisasi tetap menjadi prioritas untuk memperkuat keberlanjutan bisnis grup ke depan. Namun, publik masih menanti apakah komposisi direksi yang sarat latar belakang militer ini mampu mendongkrak profitabilitas yang tengah babak belur.