MAJENE — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kemenkum Sulbar) tengah gencar memperluas informasi mengenai Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) kepada pelajar di Bumi Pattae. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru sekaligus penyuluhan hukum menyasar tiga sekolah di Kabupaten Majene, yakni SMA Negeri 2 Majene, MAN 1 Majene, dan SMAN 1 Tinambung.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menilai pengenalan sejak bangku sekolah menjadi langkah strategis. Langkah ini dinilai penting agar siswa memiliki waktu cukup untuk mengenali pilihan pendidikan, mempersiapkan diri, dan mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sosialisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulbar memaparkan bahwa Poltekpin merupakan sekolah kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Lembaga pendidikan ini membuka empat program studi untuk tahun anggaran 2026.
Keempat program studi tersebut diharapkan menjadi alternatif bagi pelajar Sulawesi Barat yang ingin menempuh pendidikan tinggi dengan jalur kedinasan.
Antusiasme pelajar terlihat setelah materi sosialisasi disampaikan. Sejumlah siswa menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti seleksi calon mahasiswa Poltekpin setelah memperoleh gambaran mengenai program pendidikan yang tersedia.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap siswa-siswi SMA sederajat yang ada di Kabupaten Majene dapat mengetahui dan memahami keberadaan sekolah kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia serta memiliki keinginan untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru,” demikian substansi harapan yang disampaikan Kanwil Kemenkum Sulbar.
Pihaknya juga berharap para siswa di Kabupaten Majene dapat sukses menembus seleksi dan melanjutkan pendidikan di Poltekpin.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar akan melakukan pemetaan terhadap siswa yang berminat mengikuti seleksi Poltekpin. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas informasi dan membantu calon pendaftar dari Sulawesi Barat mempersiapkan diri menghadapi proses penerimaan mahasiswa baru tahun anggaran 2026.
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan jumlah pelajar asal Sulawesi Barat yang diterima di sekolah kedinasan Kementerian Hukum dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.