MAMUJU — Dinas ESDM Sulbar menugaskan Andi Syahriwati selaku admin PPID untuk mewakili instansi dalam forum yang dihadiri perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan badan publik se-Sulawesi Barat. Sosialisasi ini memperkenalkan e-Monev sebagai instrumen evaluasi digital bagi badan publik.
Komisi Informasi Sulbar menempatkan kegiatan ini sebagai pintu masuk menuju Bimbingan Teknis lanjutan. Jadwal bimtek akan ditetapkan setelah tahap sosialisasi rampung.
Aplikasi e-Monev dirancang untuk memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban transparansi badan publik secara digital. Melalui aplikasi ini, setiap OPD dan instansi mengunggah bukti dukung atas layanan informasi yang mereka jalankan.
Hasil pengisian itu menjadi bahan penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan kualifikasi daerah Informatif pada ajang Komisi Informasi Award 2026.
Diskusi peserta berlangsung aktif. Perwakilan Badan Pusat Statistik mempertanyakan teknis pengisian evidence atau bukti dukung pada aplikasi e-Monev.
Penyelenggara memastikan tata cara pengisian evidence beserta form petunjuk teknisnya akan dibahas mendalam pada agenda bimtek mendatang. Peserta diminta menyiapkan dokumen pendukung sebelum jadwal tersebut keluar.
Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Barat menekankan komitmen seluruh instansi sebagai penentu hasil penilaian. Ia menyampaikan hal itu dalam imbauan penutup acara.
"Kami sangat berharap seluruh OPD dan badan publik di Sulawesi Barat dapat berpartisipasi aktif dalam pengisian aplikasi e-Monev ini. Komitmen bersama ini sangat menentukan agar Sulawesi Barat dapat meraih kualifikasi sebagai daerah yang Informatif," tegas Ketua Komisi Informasi.
Dinas ESDM Sulbar menyatakan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral. Keikutsertaan dalam sosialisasi ini menjadi bagian dari persiapan menuju penilaian November mendatang.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.