MAMUJU — Gubernur Suhardi Duka datang langsung ke rapat koordinasi tingkat nasional itu dengan didampingi Kepala Dinas PUPR Sulawesi Barat Surya Yuliawan Sarifuddin dan Pejabat Fungsional Pengelolaan Sumber Daya Air Kalsum Basri. Agenda utama rapat mencakup koordinasi swasembada air, penyusunan Dewan Sumber Daya Air Nasional, penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air, serta tindak lanjut pemanfaatan alternatif sumber daya air.
Keikutsertaan Sulbar dalam forum tersebut dikaitkan dengan visi pembangunan Suhardi Duka melalui Panca Daya, khususnya penguatan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya air diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan air baku, memperkuat layanan air bersih, dan mendukung produktivitas pertanian lewat jaringan irigasi.
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dinilai diperlukan agar pembangunan infrastruktur air menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi Sulawesi Barat. Bagi Sulbar, pembahasan tata kelola air bersinggungan langsung dengan kebutuhan pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan tangkapan air, dan pengendalian daya rusak air.
Perencanaan infrastruktur diminta mengacu pada kondisi hidrologis, ketersediaan air, kebutuhan pengguna, dan daya dukung lingkungan. Pendekatan itu supaya pemanfaatan air berlangsung efektif dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar penambahan kapasitas.
Rapat menyoroti penertiban perizinan berusaha dan penggunaan sumber daya air agar pemanfaatannya sesuai ketentuan. Keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama.
Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi teknis sesuai kewenangannya, termasuk pendataan infrastruktur, pemantauan kondisi sumber air, serta identifikasi kebutuhan penanganan dan pemeliharaan. Langkah tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola dan meminimalkan potensi konflik pemanfaatan air di tengah meningkatnya kebutuhan lintas sektor.
Agenda lain membahas pemanfaatan sumber daya air alternatif untuk memperluas pilihan penyediaan air. Implementasinya harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, kelayakan teknis dan ekonomi, kualitas air baku, kebutuhan energi, serta biaya operasi dan pemeliharaan. Bagi wilayah pesisir Sulbar, kajian sumber air alternatif disebut sebagai salah satu opsi sesuai kondisi setempat, dengan tetap mengutamakan konservasi dan efisiensi penggunaan air.
Surya Yuliawan Sarifuddin menyatakan hasil koordinasi menjadi bahan bagi Pemprov Sulbar untuk menyelaraskan perencanaan dan program pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan, kebutuhan infrastruktur, dan prioritas pembangunan daerah.
"Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Barat diharapkan dapat memperkuat layanan air bersih, mendukung sistem irigasi, meningkatkan ketahanan terhadap risiko hidrologis, serta berkontribusi pada pencapaian swasembada air nasional secara berkelanjutan," kata Surya Yuliawan.