MAJENE — Asri menyampaikan keterangan itu setelah pihaknya menelusuri pemberitaan yang beredar dan memeriksa data kepegawaian serta absensi yang tersedia di Bapenda. UPTD Mess Pemerintah Daerah Majene di Jakarta memang berada di bawah Bapenda, sehingga penelusuran diarahkan ke unit tersebut.
Dari pengecekan itu, tidak ada nama Imran dalam daftar hadir. Asri menegaskan, seandainya Imran diperbantukan ke unit tersebut, pihaknya tentu mengetahui.
"Jadi kami tegaskan bahwa berdasarkan absensi, tidak ada atas nama Imran. Dan meskipun diperbantukan, tentu kami mengetahuinya," ujar Asri, Sekretaris Bapenda Kabupaten Majene.
Penelusuran sebelumnya mengarah ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Majene. Seorang ASN di dinas itu membenarkan bahwa Imran pernah bertugas di sana.
Namun menurut keterangan ASN tersebut, Imran sudah tidak lagi aktif di kantor. Perpindahan tugasnya disebut terjadi tanpa penjelasan rinci mengenai instansi tujuan.
"Iya, memang Imran pernah bertugas di sini, cuma sudah pindah. Sudah tidak pernah muncul di kantor lagi," ujarnya saat dikonfirmasi.
Keterangan itu memperkuat informasi bahwa Imran tak lagi terlihat di Dinas Perkimtan. Meski begitu, dasar administrasi perpindahan, instansi tujuan, serta dokumen penugasannya masih perlu dikonfirmasi kepada pejabat berwenang.
Ketidaksesuaian antara informasi penempatan dan catatan absensi membuat surat keputusan, surat perintah tugas, atau dokumen penempatan menjadi penting untuk ditelusuri. Dokumen itu menentukan instansi mana yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan Imran.
Namun, tidak tercatatnya nama seseorang dalam absensi Bapenda belum otomatis membuktikan adanya pelanggaran disiplin. Kepastian status kepegawaian harus berdasar dokumen resmi dan keterangan instansi berwenang.
Persoalan ini menyorot mekanisme pencatatan kehadiran dan evaluasi kinerja ASN di Pemkab Majene. Setiap pegawai semestinya memiliki status penugasan yang jelas, tercatat administratif, dan berada dalam pengawasan atasan langsung.
Sebelum persoalan penugasan mencuat, nama Imran sempat dikaitkan dengan dugaan penyetoran dana pengurusan kegiatan revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene. Nilai dana yang disebut mencapai ratusan juta rupiah itu masih memerlukan penelusuran tersendiri.
Alur dana, dasar permintaan pembayaran, tujuan penyetoran, hingga pihak yang menerima dan menguasai dana belum terkonfirmasi. Dugaan tersebut juga belum dapat diperlakukan sebagai pelanggaran yang terbukti sebelum ada hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Pemkab Majene mengenai status penugasan Imran belum diperoleh. Publik menunggu penjelasan transparan soal pengawasan ASN, termasuk mekanisme absensi dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.