Kapolsekta Mamuju dan Lurah Mamunyu Mediasi Sengketa Lahan 4x12 Meter, Warga AM Sepakat Berdamai

Penulis: Rendi Kusuma  •  Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:16:31 WIB
Kapolsekta Mamuju AKP Hamring dan Lurah Mamunyu memimpin mediasi sengketa lahan di Kantor Polsekta Mamuju.

MAMUJU — Lahan seluas 4x12 meter milik Pemerintah Kelurahan Mamunyu menjadi pangkal perselisihan antara warga berinisial AM dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. AM menanami lahan tersebut dengan tanaman jangka pendek tanpa izin dari pihak kelurahan, memicu keberatan dari warga lain yang menilai aset pemerintah semestinya difungsikan untuk kepentingan umum.

Untuk mencegah perselisihan meluas, Kapolsekta Mamuju AKP Hamring dan Lurah Mamunyu mempertemukan kedua pihak di Kantor Polsekta Mamuju. Pertemuan berlangsung secara kekeluargaan, tanpa tekanan dari pihak mana pun.

AM Akui Lahan Milik Pemerintah Kelurahan

Dalam mediasi, AM mengakui bahwa lahan yang dimanfaatkannya merupakan aset Pemerintah Kelurahan Mamunyu. AM juga menyatakan kesediaan meninggalkan lokasi apabila lahan tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Perwakilan masyarakat yang hadir, terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat, meminta lahan tidak kembali ditanami setelah tanaman yang ada saat ini dipanen. Lahan direncanakan difungsikan sebagai tempat parkir maupun kegiatan lain yang menunjang kepentingan warga.

Kesepakatan Damai Tanpa Tekanan

Melalui dialog yang berlangsung secara kekeluargaan, semua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai. Kesepakatan dicapai tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

"Setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan sikap saling menghormati," kata Kapolsekta Mamuju AKP Hamring.

Penyelesaian secara kekeluargaan ini diharapkan menjaga hubungan baik antarwarga, mendukung pemanfaatan aset pemerintah sesuai peruntukannya, serta memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kelurahan Mamunyu.

Fungsi Lahan Pasca-Panen Jadi Sorotan

Persoalan utama yang mengemuka dalam mediasi bukan sekadar siapa yang berhak menanami lahan, melainkan bagaimana aset kelurahan itu difungsikan setelah tanaman jangka pendek dipanen. Tokoh masyarakat menekankan agar lahan tidak lagi ditanami tanpa izin.

Pemanfaatan lahan untuk tempat parkir dinilai lebih sesuai dengan peruntukan fasilitas umum. Fungsi itu disebut menunjang kegiatan warga sehari-hari di Kelurahan Mamunyu.

Kapolsekta Mamuju menempatkan penyelesaian sengketa lahan ini sebagai contoh pendekatan

Reporter: Rendi Kusuma
Sumber: kabarsulbar.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top