MAMUJU — Pemeriksaan kinerja terinci BPK RI menyasar dua periode anggaran sekaligus: Tahun Anggaran 2025 untuk peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program ketahanan energi nasional, serta Tahun Anggaran 2024 hingga Semester I 2026 untuk peningkatan produksi pangan berkelanjutan pada komoditas sapi/daging sapi. Kedua fokus itu menempatkan Pemprov Sulawesi Barat sebagai objek penilaian atas efektivitas kebijakan daerah di sektor energi dan pangan.
Amir A. Dado dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi seluruh perangkat daerah terkait. Ia meminta setiap perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan serta memberikan informasi secara akurat kepada tim pemeriksa.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian program ketahanan energi nasional. Untuk sektor pangan, BPK menyoroti peningkatan produksi secara berkelanjutan pada komoditas sapi/daging sapi.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI memaparkan tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan pemeriksaan kinerja terinci. Pemaparan itu menjadi bagian penting untuk menyamakan pemahaman antara tim pemeriksa dan perangkat daerah agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.
Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat M. Natsir menyampaikan bahwa Inspektorat Daerah siap mendukung pelaksanaan pemeriksaan melalui koordinasi dan penguatan fungsi pengawasan internal.
"Pemeriksaan kinerja ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program ketahanan energi dan ketahanan pangan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa serta menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan," ujar Natsir.
Natsir menambahkan, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan program pembangunan. APIP juga diminta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Hasil pemeriksaan diharapkan memperkuat tata kelola program ketahanan energi dan pangan di Sulawesi Barat. Efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu sasaran yang akan dinilai tim pemeriksa.
Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan diminta ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Langkah itu sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.